Pendidikan,
Dedi Mulyadi Dikritik Kirim Siswa ke Barak Militer, Susno Duadji: Prabowo Lulusan Pendidikan Militer - Halaman all - Tribunsolo
TRIBUNSOLO.COM - Eks Kabareskrim, Komjen Pol Purn Susno Duadji pasang badan untuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bandel ke barak militer.
Sebelumnya, aksi Dedi Mulyadi itu dikritik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),
Namun, Susno memiliki pandangan berbeda.
Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Bisa Gaji Rp10 Juta Per Kepala Keluarga Jika Dia Jadi Gubernur Jakarta
Dia menegaskan jika pendidikan di TNI maupun Polri bukan sembarang lembaga pendidikan.
Sebaliknya, Susno pun menyebut pihak yang kontra dan menyebut program tersebut melanggar HAM merupakan orang yang berpikir sempit.
Hal itu diungkapkannya ketika menanggapi terkait lembaga KPAI yang menentang program Dedi Mulyadi melalui channel YouTube-nya.
"Itu bagi orang yang cekak berpikir. Ingat, pikirannya itu bukan di tempat pendidikan yang abal-abal. Jangan merendahkan lembaga pendidikan militer TNI dan Polri," ujar Susno seperti dikutip dari YouTube-nya yang tayang pada Kamis (8/5/2025).
Baca juga: Natalius Pigai Sebut Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Tak Langgar HAM, Usul Diterapkan Nasional
Dia menuturkan, barak militer sudah melahirkan banyak sosok penting, yang di antaranya menjadi Presiden RI.
Susno lantas membeberkan deretan nama-nama pemimpin tertinggi negara yang berasal dari lulusan pendidikan ala militer.
"Saya ini alumninya ya (pendidikan Polri), Pak Presiden Prabowo itu alumninya (militer), para menteri alumninya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alumninya, Presiden Soeharto alumninya dan banyak petinggi-petinggi RI ini alumni pendidikan militer," katanya.
Di barak militer kata Susno, ada pelajaran tentang hak asasi.
Oleh karena itu dirinya meminta agar KPAI tidak merendahkan pendidikan militer.
"Jangan merendahkan pendidikan militer, justru di sana lah HAM diajarkan. HAM itu bukan hanya teori ditegakkan, (tapi) dipraktikkan. TNI belajar masalah HAM, TNI mempraktikkan, kalau ada satu dua yang melanggar ya biasa tidak ada yang sempurna di dunia ini," ujarnya.
Susno yang tersinggung dengan kritikan KPAI pun meminta agar jangan asal menuduh bahwa lembaga pendidikan militer cenderung melanggar HAM.
"Anda pergi dulu ke sana belajar deh, lihat bagaimana mendidik di situ. Jam istirahat diperhatikan, jam untuk beribadah diperhatikan, jam olahraga diperhatikan kemudian apa yang dididik di situ tentang Pancasila, bagaimana mempraktikkannya, tentang HAM bagaimana mempraktikkannya, luar biasa."
"Jadi anda terlalu merendahkan lembaga pendidikan militer, kalau lembaga pendidikan militer cenderung melanggar HAM ya anda masuk lah berhentikan, kasih tahu Panglima TNI apa yang harus diubah," katanya.
Kritik Komnas HAM, DPR, dan KPAI
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Dedi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.
Baca juga: Program Dedi Mulyadi Bina Siswa Nakal di Barak Militer, Anggaran yang Digunakan Capai Rp6 Miliar
"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).
Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.
Kritik juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana.
Politikus PDI-P itu berpandangan bahwa tidak semua persoalan, termasuk persoalan terkait siswa-siswa bermasalah, serta merta bisa diselesaikan oleh tentara.
Baca juga: Cak Imin Semprot Dedi Mulyadi soal Usulan Vasektomi bagi Penerima Bansos: Jangan Buat Aturan Sendiri
"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangan tertulisnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (30/4/2025).
Bonnie menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu melewati kajian yang matang.
Sebab, terdapat banyak cara untuk membangun atau memperkuat karakter siswa, tidak harus menggunakan cara-cara militeristik yang menurutnya hanya cara instan.
Sementara itu, dikutip dari Kompas.tv, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menilai anak akan menjadi korban stigma dalam program pembinaan siswa bermasalah di barak militer.
Pernyataan itu disampaikan oleh Aris Adi Leksono dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa (6/5/2025).
“Pada prinsipnya begini, anak ini masuk dalam kelompok retan, karena dia masuk dalam kelompok rentan maka dia butuh pendekatan-pendekatan khusus, dia butuh perlindungan. Nah di dalam ruang lingkup perlindungan anak itu ada tahapan bagaimana pemenuhan hak anak, yang kemudian baru pada tahapan perlindungan khusus anak,” kata Aris.
“Artinya kalau kemudian program ini menyasar kepada anak-anak yang dalam tanda kutip ya, anak nakal, anak bermasalah, saya kira juga persoalan tersendiri, karena kemudian akan menjadi anak korban stigma,” lanjutnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar