Ngabalin Bongkar soal Kasus Ijazah Jokowi: Itu Proyek Uang Besar Bertahun-tahun! - Bagian All
JAKARTA, iNews.id – Politikus Ali Mochtar Ngabalin menilai kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai sebuah proyek dengan anggaran berskala sangat besar yang tak kunjung usai. Ia menganggap tuduhan tersebut seperti dirancang secara sistematis dan didorong oleh kepentingan tertentu.
Mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) ini menyebut kasus ini telah berjalan selama bertahun-tahun. Namun, hingga kini tidak menunjukkan kejelasan penyelesaian.
"Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Masa enggak selesai-selesai, enggak habis-habis," ujarnya dalam Podcast To The Po!nt Aja SINDOnews, dikutip Sabtu (24/5/2025).
Menurutnya, Indonesia telah terbiasa menghadapi kasus semacam ini dan sangat profesional dalam meresponsnya, meskipun kebenarannya belum juga terungkap sepenuhnya.
Dia pun meminta masyarakat bersabar menunggu perkembangan hukum. Sejumlah pihak yang diduga terkait telah dilaporkan dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Ngabalin berharap proses ini memberikan pelajaran bagi semua pihak agar lebih bijak dalam menyebarkan isu yang belum terbukti kebenarannya.
Ngabalin juga mengatakan dirinya mengetahui siapa saja pihak yang berada di balik isu ijazah palsu Jokowi. Dia menyebut ada individu-individu yang pernah datang langsung kepadanya dan menyampaikan keraguan terhadap Presiden.
"Saya tahu siapa yang berteriak di sini, berteriak di situ. Si anu, dulu pernah datang ke saya, kenapa Jokowi begini. Saya tahu semua. Makanya saya bilang tadi, orang-orang ini kan cuma dihitung jari siapa-siapa," kata Ngabalin.
Sebagai tokoh politik yang mengenal perjalanan karier Jokowi, Ngabalin menilai tidak masuk akal jika seseorang yang pernah menjabat Wali Kota Solo dua periode dan Gubernur DKI Jakarta dituduh menggunakan ijazah palsu. Apalagi, Jokowi juga menjabat Presiden selama dua periode.
Ngabalin menilai tuduhan semacam itu seharusnya tidak menjadi sarana mencari keuntungan pribadi. Dia mengingatkan kepada orang-orang yang terlibat memiliki etika dalam mencari nafkah.
"Orang itu harus punya etika dalam mencari mencari makan. Cari makan dengan gaya yang halalan toyyiban masa cari makan dengan gaya menghujat dan mencaci maki orang, gimana ceritanya," katanya.
Ngabalin juga menyampaikan pesan moral terkait etika dalam berperilaku. Ia menegaskan bahwa manusia diberi akal dan nafsu, dan keduanya harus seimbang agar tidak tergelincir dalam perilaku destruktif.
Menurutnya, jika akal mendominasi nafsu manusia, maka perilakunya menjadi malaikat. Namun sebaliknya, jika nafsu yang menguasai akal, maka perilakunya akan seperti setan dan bejat.
Dia kembali mengajak masyarakat agar mencari penghidupan dengan cara yang baik dan beradab. "Please cari uang yang beradab, cari uang yang halal, please cari uang yang halalan toyyiban. Jangan begitulah, ini mantan petinggi Republik, orang maju, bagus," kata Ngabalin.
Selama bertugas di Kantor Staf Kepresidenan, Ngabalin mengaku belum pernah menyaksikan Presiden Jokowi menunjukkan amarah atau sikap emosional. "Seumur saya bertugas di KSP, tak sekalipun saya melihat pandangan dan gesture Presiden menunjukkan kemarahan. Begitu teduhnya memimpin, punya kearifan kemampuan leadershipnya luar biasa, kok bisanya," ungkapnya.
Ngabalin juga menilai, tuduhan ijazah palsu telah melukai sisi pribadi Presiden, meskipun tak ditunjukkan secara eksplisit dalam sikapnya sehari-hari.
"Ini pasti melukai relung-relung hatinya," ujarnya.
Sebelumnya Bareskrim Polri akhirnya menentukan keaslian ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Polri memastikan Jokowi benar kuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Penyelidik mendapatkan dokumen ijazah asli sarjana atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681/KT/Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal November 1985 yang telah diuji laboratoris dengan sampel pembanding tiga rekan yang menempuh perkuliahan di UGM," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers, Kamis (22/5/2025).
Sementara pakar telematika Roy Suryo sebelumnya menyindir Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Presiden ke-7 Jokowi asli. Menurutnya, mayoritas publik justru meragukan penyelidikan Polri tersebut.
"Lihat saja, mostly pendapat publik malah jadi meragukan hasil tersebut dan menjatuhkan citra Mabes Polri, apalagi ijazah aslinya juga tidak ditunjukkan," kata Roy dalam keterangannya, Jumat (23/5/2025).
Roy juga sudah memprediksi hasil Bareskrim tersebut. Dia menilai, hasil penyelidikan tersebut belum bisa dijadikan rujukan.
"Saya memang sudah memprediksikan hal kemarin. Silakan bisa disimak berbagai statement saya di ruang publik sebelumnya, bahwa hasil Puslabfor Mabes Polri ini belum final," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar