Jadi Petinggi di PT Gag Nikel, Gus Fahrur Sebut Tak Mewakili PBNU - Metrotv

 

Jadi Petinggi di PT Gag Nikel, Gus Fahrur Sebut Tak Mewakili PBNU

Malang: Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027, Ahmad Fahrur Rozi, menjadi sorotan publik menyusul beredarnya informasi yang menyebut namanya sebagai komisaris PT Gag Nikel. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan nikel dan memiliki wilayah operasi di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Keterlibatan Gus Fahrur, sapaan akrab Ahmad Fahrur Rozi, dalam jajaran komisaris PT Gag Nikel sontak memicu perbincangan, terutama di tengah isu-isu lingkungan dan pertambangan yang sensitif di wilayah Raja Ampat. Selain Ahmad Fahrur Rozi, daftar komisaris PT Gag Nikel juga mencakup tiga nama lainnya, yaitu Lana Saria, Hermansyah, dan Saptono Adji. 

 

Gus Fahrur membenarkan jika dirinya merupakan salah satu dari jajaran dewan komisaris di PT Gag Nikel. Meski begitu, ia menegaskan jabatannya tidak ada kaitannya dengan PBNU.

"Saya pribadi dan tidak mewakili PBNU," katanya saat dikonfirmasi, Senin, 9 Juni 2025.

Menanggapi viralnya kampanye #SaveRajaAmpat yang digagas oleh Greenpeace, Gus Fahrur pun angkat bicara. Menurutnya, kampanye tersebut, yang menampilkan keindahan Piaynemo berdampingan dengan foto dan video tambang nikel di Pulau Gag, dinilai telah menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, seolah-olah lokasi tambang berada di kawasan wisata.

Gus Fahrur menegaskan bahwa lokasi aktivitas tambang nikel PT Gag Nikel berada di Pulau Gag, yang berjarak sekitar 40 kilometer dari Piaynemo. Ia menambahkan bahwa izin eksplorasi di Pulau Gag sudah berlaku sejak 1998 dan ditetapkan sebagai IUP sejak 2017.

"Pulau Gag bukanlah destinasi wisata. Ini adalah wilayah dengan izin usaha pertambangan (IUP) resmi yang dikelola oleh PT Gag Nikel," jelasnya.

Fahrur menjelaskan perbedaan geologis antara Piaynemo dan Pulau Gag. Menurutnya Piaynemo adalah kawasan karst yang tersusun dari batu gamping, jenis batuan yang tidak mengandung nikel. 

"Nikel umumnya ditemukan di batuan ultrabasa seperti laterit atau peridotit. Artinya, secara ilmiah, wilayah seperti Piaynemo tidak memiliki potensi nikel dan tidak mungkin untuk ditambang," ungkapnya.

Fahrur Rozi menekankan pentingnya akurasi informasi dalam menyikapi isu lingkungan. Ia pun mengajak masyarakat untuk mengawal dan melindungi Raja Ampat dengan menyebarkan fakta, bukan narasi yang menyesatkan atau manipulasi.

"Ini bukan soal pro atau kontra, tapi soal tanggung jawab menyebarkan informasi akurat. Narasi menyesatkan bisa merusak kepercayaan publik dan dimanfaatkan pihak tertentu untuk agenda lain, termasuk narasi separatis untuk 'memerdekakan Papua'" tegasnya.

Sebelumnya diberitakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Dalam keterangan resmi Kementerian ESDM disebutkan dua perusahaan memperoleh izin dari pemerintah pusat. Salah satunya yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017.