- Pemerintah

telah mencabut hak

dalam menerbitkan visa pelajar F1 dan J1, sehingga memicu gugatan hukum dari pihak kampus. Kebijakan ini mengancam status hukum para mahasiswa asing, termasuk kemungkinan pemindahan ke institusi lain.

Namun, pada 29 Mei 2025, pengadilan memutuskan untuk menunda penerapan kebijakan tersebut, memberikan angin segar bagi mahasiswa asing, termasuk para awardee LPDP, untuk tetap melanjutkan kuliah seperti biasa.

Baca juga: Siapa Nama Samaran Putri Presiden China Selama Kuliah di Universitas Harvard?

Situasi Mahasiswa LPDP di Harvard

Mengutip laman resmi LPDP, Selasa (3/2025), tercatat sebanyak 46 mahasiswa penerima beasiswa LPDP saat ini tengah menempuh pendidikan di Harvard, di mana 23 di antaranya akan segera menyelesaikan studi dan kembali ke Tanah Air.

Meski ada penangguhan kebijakan, LPDP tetap waspada dan terus memantau perkembangan hukum yang dapat berdampak pada para mahasiswa. Imbauan telah dikeluarkan agar awardee tidak keluar wilayah Amerika Serikat guna menghindari risiko perubahan status visa.

Baca juga: Profil Xi Mingze: Jejak Senyap Putri Tunggal Presiden China dari Harvard hingga Balik Tembok Kekuasaan

Koordinasi Lintas Lembaga untuk Jamin Keberlanjutan Studi

LPDP bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI di Washington D.C., KJRI, serta Harvard Indonesian Student Association (HISA).

Berbagai skenario darurat telah disiapkan, termasuk cuti akademik, pemindahan universitas, hingga pembelajaran daring jika situasi memburuk.

Dukungan Penuh dan Komunikasi Intensif

Sebagai bentuk komitmen, LPDP membuka jalur komunikasi langsung dengan mahasiswa melalui grup WhatsApp khusus serta terus menjalin komunikasi dengan mahasiswa LPDP di universitas lain di AS. LPDP menegaskan kesiapan memberikan bantuan maksimal demi memastikan kelangsungan pendidikan para penerima beasiswa, tanpa gangguan.

Komitmen LPDP untuk Melindungi Putra-Putri Terbaik Bangsa

Dengan segala dinamika yang terjadi,

menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi hak pendidikan mahasiswa Indonesia. Setiap langkah strategis diambil demi memastikan cita-cita pendidikan tinggi tetap terwujud bagi generasi penerus bangsa.

(nnz)

Iklan - Scroll untuk melanjutkan

Iklan - Scroll untuk melanjutkan