Dunia Internasional,
AS Peringatkan Inggris dan Prancis agar Tidak Mengakui Negara Palestina | Halaman Lengkap
Warga Palestina tewas akibat tembakan tentara Israel saat mencari bantuan kemanusiaan di Gaza. Foto/anadolu
- Amerika Serikat (AS) telah memperingatkan Inggris dan Prancis agar tidak mengakui negara Palestina pada konferensi PBB akhir bulan ini. Kabar itu diungkap Middle East Eye (MEE).
Prancis dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah bersama konferensi besar PBB tentang solusi dua negara yang akan dimulai pada 17 Juni di New York.
Prancis dilaporkan bersiap mengakui negara Palestina secara sepihak pada konferensi tersebut. MEE memahami Prancis telah melobi Inggris untuk melakukannya juga.
Pejabat Prancis yakin pemerintah Inggris mendukung rencana tersebut, menurut media Prancis.
Namun Washington secara pribadi mulai memperingatkan Inggris dan Prancis agar tidak mengakui Palestina secara sepihak, sumber yang mengetahui masalah tersebut di Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan kepada MEE.
“Pada saat yang sama negara-negara Arab mendesak mereka melanjutkan langkah tersebut,” ungkap sumber itu.
Pada akhir Mei, negara-negara anggota PBB mengadakan konsultasi sebagai persiapan untuk konferensi di mana Kelompok Arab mendesak negara-negara untuk mengakui negara Palestina.
Kelompok Arab mengatakan mereka akan mengukur keberhasilan konferensi tersebut dengan melihat apakah negara-negara penting mengakui Palestina, sumber-sumber Kantor Luar Negeri menambahkan.
Tidak Ada Alasan bagi AS untuk Ikut Campur
Ketika dimintai komentar, Kantor Luar Negeri mengarahkan MEE ke pernyataan Menteri Luar Negeri David Lammy pada tanggal 20 Mei di mana ia menegaskan kembali dukungan Inggris untuk solusi dua negara.
Lammy secara terbuka menentang pengakuan sepihak, bersikeras awal tahun ini bahwa, “Inggris hanya akan mengakui negara Palestina ketika kita tahu itu akan terjadi dan sudah di depan mata."
Namun pada akhir April, Lammy mengakui untuk pertama kalinya bahwa Inggris sedang berdiskusi dengan Prancis dan Arab Saudi mengenai topik tersebut.
Chris Doyle, direktur Council for Arab-British Understanding, mengatakan kepada MEE, "Tidak ada alasan yang sah bagi AS untuk ikut campur dalam keputusan kedaulatan Inggris dan Prancis untuk mengakui negara lain.”
"Pengakuan Prancis-Inggris berarti mengakui hak Palestina untuk memiliki negara dan menjadi mitra yang setara dalam negosiasi apa pun di masa mendatang dengan Israel," tegas dia.
Doyle menambahkan, "Berdasarkan preseden dengan pemerintah Inggris ini, penolakan AS terhadap pengakuan akan lebih mungkin berdampak pada Inggris daripada pada Prancis."
Namun, presiden Amerika tidak dapat diprediksi. "Yang benar-benar penting adalah apa yang dipikirkan Presiden Trump sendiri," ujar Doyle.
"Menentang pengakuan sepihak adalah posisi Amerika yang ada. Namun, jika saya berada di Downing Street, saya akan bertanya apa yang diyakini presiden sendiri dan bagaimana dia akan bereaksi?" ungkap dia.
Jika Prancis dan Inggris melanjutkan langkah tersebut, mereka akan menjadi negara G7 pertama yang mengakui negara Palestina.
Alon Pinkas, yang menjadi penasihat empat menteri luar negeri Israel, mengatakan kepada MEE pada hari Senin bahwa dorongan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina "serius dan mendapat dukungan dari sebagian besar Uni Eropa dan Arab Saudi".
Langkah tersebut akan menyebabkan gempa politik, karena Prancis dan Inggris merupakan sekutu bersejarah terpenting Israel.
Dan Israel telah memberi isyarat bahwa mereka tidak akan menerima langkah tersebut begitu saja.
Pekan lalu Ron Dermer, menteri urusan strategis Israel, mengancam Inggris dan Prancis bahwa Israel dapat mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat jika mereka mengakui negara Palestina, menurut surat kabar Israel Haaretz.
MEE mengungkapkan awal bulan ini bahwa Inggris secara pribadi memutuskan pada tahun 2014 bahwa mereka akan mempertimbangkan mengakui negara Palestina jika Israel melanjutkan proyek permukiman E1 yang kontroversial.
Israel saat ini siap melanjutkan rencana permukiman, yang secara efektif akan membagi Tepi Barat yang diduduki menjadi dua.
Sementara itu, tekanan domestik meningkat di Inggris. “Starmer menghadapi tingkat kemarahan yang signifikan di seluruh partai Buruh dan publik Inggris,” ujar Doyle, “bahkan di kalangan yang biasanya mendukung pemerintah Israel.”
Beberapa anggota parlemen mengatakan kepada MEE bulan lalu bahwa mereka yakin Inggris harus segera mengakui negara Palestina.
Anggota Parlemen Partai Buruh Uma Kumaran, anggota Komite Urusan Luar Negeri Inggris, mengatakan, "Pemerintah ini terpilih berdasarkan manifesto yang berjanji mengakui Palestina sebagai langkah menuju perdamaian yang adil dan abadi. Saya sangat mendukung pengakuan negara Palestina, dan saya telah mengemukakan hal ini berulang kali di parlemen, di Komite Urusan Luar Negeri, dan dengan para menteri."
Baca juga: Proposal Nuklir Trump Izinkan Iran Memperkaya Uranium
(sya)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar