Ketidakpastian Regulasi Hambat Investasi, Sektor Sawit Korban Terbesar - Sawitku Di
SAWITKU— Ketidakpastian hukum dan tumpang tindih regulasi dinilai menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama bagi sektor padat lahan seperti industri kelapa sawit dan manufaktur.
Ekonom Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha, menilai bahwa tanpa perbaikan sistem hukum dan birokrasi yang berbelit, mimpi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen hanya akan jadi ilusi.
“Investor tidak akan bertaruh di negara yang regulasinya bisa berubah sewaktu-waktu. Mereka akan pindah ke negara seperti Vietnam atau Tiongkok yang lebih stabil secara hukum,” ujar Eugenia dalam keterangannya, Rabu 25 Juni 2025.
Baca Juga: GAPKI Gaungkan Gerakan Sawit Ramah Anak di Perkebunan Wilmar
Menurutnya, sektor yang beroperasi di area fisik seperti sawit dan pabrik paling rentan terhadap ketidakpastian lahan, konflik perizinan, hingga ancaman kriminalisasi.
Sementara sektor perdagangan seperti ekspor-impor cenderung lebih fleksibel.
Kondisi diperparah oleh tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang seringkali menimbulkan kebingungan di lapangan.
Praktik pungutan liar dan birokrasi yang tak efisien disebutnya sebagai penghalang utama investasi baru.
Baca Juga: KLHK Ubah Adipura Jadi Alat Evaluasi, Kota Kotor Kini Jadi Label Resmi
Eugenia mendorong kolaborasi konkret antara dunia usaha dan pemerintah. “Organisasi seperti Kadin, Apindo, dan Hipmi harus jadi jembatan antara suara pelaku usaha dan pembuat kebijakan,” katanya.
Ia juga menilai bahwa sikap tegas pemerintah terhadap dunia usaha bukan sesuatu yang sepenuhnya negatif, asalkan disertai dengan kepastian dan komunikasi yang konsisten.
Dalam konteks keadilan hukum, Eugenia menegaskan perlunya kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Regulasi jangan hanya jadi alat kontrol ke swasta, tapi juga berlaku adil ke BUMN,” tegasnya.
Sebagai contoh, ia menyebut investasi strategis milik negara seperti proyek Danantara bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan jika dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
