Menteri PU Tegaskan Pemerintah Serius Bangun Giant Sea Wall: Mohon Bersabar - Bagian All

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pesisir utara Pulau Jawa secara serius dilaksanakan pada era Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut merupakan infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan itu dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.
"Insya Allah itu akan terlaksana. Tapi mohon juga bersabar karena kami anggarannya dari waktu ke waktu juga sangat terbatas dan ada prioritas sana sini, tapi bukan berarti kami diam, tidak. Insya Allah kami akan tetap berjuang bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan rob," kata Dody dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).
Menurut Dody, perhatian Prabowo terhadap penanganan rob pantai utara Jawa cukup besar. Bahkan, sudah dicanangkan dalam visi dan misi Prabowo sebelum terpilih menjadi presiden 2024-2029.
Dia menuturkan pemerintah saat ini sedang menyiapkan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai upaya melindungi wilayah pesisir pantai utara Jawa dari Jakarta sampai Semarang, termasuk Demak. Pembentukan Badan Otorita penting agar pembangunan giant sea wall di Pantura bisa terlaksana secara berkelanjutan.
"Kita tahu bahwa rob ini sudah lama karena memang kondisi dunia sedang begini, suhu dunia sedang naik, perubahan iklim, dan penurunan tanah sehingga terjadi rob. Oleh karena itu, setelah dilantik Presiden Probowo langsung menginstruksikan kepada para menteri untuk memikirkan giant sea wall dari Banten hingga Gresik," kata Menteri Dody.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya mengatakan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall membutuhkan anggaran Rp123 triliun.
AHY menjelaskan, kebutuhan pembiayaan itu pun hanya untuk kebutuhan pembangunan melindungi Jakarta dari banjir rob, belum keseluruhan melindungi wilayah pesisir Jawa. Sebab proyek giant sea wall memiliki ongkos konstruksi yang tidak murah karena dibangun di lepas pantai.
"Kalau ditanya berapa, kurang lebih studi yang pernah kami lakukan di waktu sebelumnya adalah kurang lebih Rp123 triliun. Itu hanya untuk wilayah Jakarta, kurang lebih 41 km," ujarnya dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC Senayan, Rabu (11/6/2025).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar