Program MBG dan Koperasi Telan Rp 617 T, APBN 2026 Terancam Krisis - Beritasatu

 

Program MBG dan Koperasi Telan Rp 617 T, APBN 2026 Terancam Krisis

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, disebut-sebut menjadi ancaman bagi keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Seknas Fitra menilai, keduanya belum menunjukkan hasil signifikan meski telah menyedot anggaran ratusan triliun rupiah.

ADVERTISEMENT

Peneliti Seknas Fitra Siska Barimbing mengungkapkan, beban utang pemerintah terus meningkat. Berdasarkan laporan terbaru dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, total utang per Januari 2025 mencapai Rp 8.909,14 triliun, naik 1,22% dibandingkan Desember 2024.

Tak hanya itu, APBN 2025 pada triwulan I sudah mencatat defisit Rp 104 triliun atau sekitar 0,4% dari produk domestik bruto (PDB).

"MBG yang dianggarkan Rp 217,8 triliun belum berdampak nyata. Sementara itu, program 80.000 Koperasi Merah Putih diperkirakan menyerap dana Rp 400 triliun," jelas Siska dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).

Ia menyebut, kedua program ini berisiko mempersempit ruang fiskal secara drastis. Hal ini bertentangan dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

“Ini tidak sejalan dengan komitmen efisiensi anggaran pemerintah,” ujar Siska.

Lebih mengkhawatirkan lagi, pendapatan negara juga mengalami penurunan tajam. Pada Maret 2025, realisasi pendapatan hanya Rp 516,1 triliun (17,2% dari target), jauh menurun dibandingkan April 2024 yang mencapai Rp 619 triliun. Penerimaan dari pajak penghasilan badan bahkan anjlok 18,1% sepanjang 2024.

Untuk menutup defisit, pemerintah harus menarik utang baru senilai Rp 250 triliun hanya dalam sebulan pada Maret 2025. Siska meminta agar program MBG dan koperasi dievaluasi.

"Jika diteruskan, sebaiknya ditargetkan untuk wilayah-wilayah dengan status gizi buruk dan tingkat kesehatan anak yang rendah,” tegas Siska.

Sementara itu, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,8% pada 2026. Namun, target ini dinilai terlalu ambisius di tengah kondisi keuangan negara yang sedang tertekan.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu