TNI Cetak Sejarah Rekrut 24.000 Tamtama untuk Batalyon Urusan Sipil, Kadispenad: Fungsi Tempur Jalan - TribunNews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI Angkatan Darat (AD) mencatat sejarah baru dengan merekrut 24 ribu tamtama guna memperkuat pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di berbagai daerah. 

TNI AD meyakinkan perekrutan besar-besaran ini dilakukan dalam rangka mendukung tugas TNI AD pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP), tanpa mengurangi fungsi utama sebagai pasukan tempur.

"Ini yang saya bilang kesempatan kemarin bahwa sistem pertahanan keamanan kita ini unik. Kita menganut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta," ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana saat ditemui di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

Brigjen Wahyu menegaskan bahwa perekrutan besar-besaran tersebut tak akan mengganggu kesiapan TNI dalam menjaga profesionalisme dan kapabilitas tempur.

Menurutnya, fungsi teritorial dan tempur akan berjalan beriringan, sesuai jati diri TNI sebagai tentara rakyat.

"Tidak akan ada yang berkurang dari tingkat profesionalisme prajurit. Fungsi utama pertempuran tetap berjalan. Kami terus menyiapkan personel, alutsista, dan program latihan," tegas Wahyu.

Baca juga KRL Dipenuhi Penumpang Pakai Atribut Merah Putih - Beritasatu

Baca juga: Buronan KKB Salahmakan Tertangkap! Bakar Camp hingga Danai Senjata dari Mendulang Emas

Menanggapi kritik dari kalangan sipil soal urgensi misi sipil dalam konteks geopolitik yang kian memanas, Wahyu menyebut bahwa penguatan teritorial justru menjadi penyangga ketahanan nasional secara menyeluruh. Tugas tersebut mencakup aspek nonmiliter seperti kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

"Penyiapan itu tidak selalu teknis pertahanan. Kita harus meyakinkan masyarakat siap secara kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan," katanya.

Ia menambahkan, kehadiran batalyon teritorial di berbagai wilayah akan membantu percepatan respon TNI terhadap program-program pembangunan daerah yang bersifat kerakyatan. Hal ini juga memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah.

"Kalau satuan kewilayahan punya program untuk membantu rakyat, mereka sering kesulitan karena harus meminta bantuan dari satuan operasional yang jauh. Dengan adanya batalion teritorial, respons bisa lebih cepat,” tandas Wahyu.

"Cederai Semangat Reformasi TNI"

Baca juga 9 Teks Doa Upacara 17 Agustus 2025 HUT ke-80 RI dan Link PDF-nya - detik

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik keras rencana TNI Angkatan Darat merekrut 24.000 tamtama untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan.

Rekrutmen ini dinilai menyimpang dari fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara dan mencederai semangat reformasi pasca-1998.

"Hal ini tentu mencederai semangat Reformasi TNI yang menginginkan terbentuknya TNI yang profesional dan tidak lagi ikut-ikutan mengurusi urusan sipil," kata Direktur Imparsial Ardi Manto, mewakili koalisi, Selasa (10/6/2025).

Baca juga: Pamer Capaian Pemerintah di Sektor Pangan, Politisi Gerindra Cerita Kemiripan Prabowo dan Erdogan 

Koalisi menegaskan bahwa TNI seharusnya fokus memperkuat kemampuan tempur dalam menghadapi ancaman modern dan bukan menjalankan kerja-kerja sipil seperti pertanian, peternakan, dan pelayanan kesehatan.

Menurut mereka, langkah ini justru melemahkan kesiapan militer dan melanggar konstitusi serta UU TNI yang membatasi peran TNI dalam urusan sipil di luar situasi darurat atau operasi militer selain perang yang harus disetujui politik negara.

“Menempatkan TNI untuk mengurusi hal-hal di luar pertahanan justru akan melemahkan TNI dan secara tidak langsung mengancam kedaulatan negara," tegas Ardi.

Koalisi yang terdiri dari berbagai lembaga seperti Imparsial, YLBHI, KontraS, Amnesty International Indonesia, ELSAM, AJI Jakarta, WALHI, dan lainnya, juga mendesak Presiden Prabowo Subianto dan DPR melakukan pengawasan ketat dan mengevaluasi kebijakan ini agar tidak menyalahi jati diri TNI sesuai amanat konstitusi.

"Karena (kebijakan ini) telah menyalahi jati diri TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai amanat konstitusi dan UU TNI," tandasnya.