Dalam sesi pertama, akan ada enam calon dubes RI yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Adik Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut B Pandjaitan, Nurmala Kartini Sjahrir hingga mantan Menko Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo dikabarkan akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and propert test menjadi calon duta besar (dubes) RI. Kegiatan ini digelar ruang di Komisi I DPR RI, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono mengatakan, ada sejumlah calon dubes RI untuk negara sahabat yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan, salah satunya untuk negara Amerika Serikat (AS) dan Jepang.

"Kalau tidak salah, pagi ini ada beberapa negara yaitu calon duta besar Amerika Serikat, calon duta besar Jerman, calon duta besar PBB, Singapura, Jepang, dan Slovakia. Kalau saya tidak salah listnya cukup panjang," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7).

Kemudian, saat ditanyakan soal nama calon Dubes RI untuk AS yakni Indroyono Soesilo dan calon Dibes RI untuk Jepang ialah Nurmala, Budi mengamini.

"Kalau tidak salah di list yang terakhir yang sudah diumumkan Ibu Ketua DPR, (betul) demikian," ujarnya.

Selain itu, Budi menjelaskan, mekanisme fit and proper test akan dibagi dua sesi per hari. Dalam sesi pertama, akan ada enam calon dubes RI yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

"Kira-kira rencana mekanisme jalannya rapat dibagi 4 sesi, satu sesi nanti kira-kira ada 6 calon duta besar. Dimulai pagi ini jam 10 untuk sesi pertama, kemudian dilanjutkan nanti siang sampai sore, dan dilanjutkan besok 2 sesi lagi," pungkasnya.

Agenda Rapat Hari Ini

Dari agenda rapat yang didapat, sedianya proses fit and proper test itu akan digelar pukul 10.00-17.30 WIB. Namun, Komisi I DPR RI lebih dulu menggelar rapat internal untuk membahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan ini pada 09.30 WIB.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan surat usulan 24 calon duta besar untuk negara sahabat dan organisasi internasional, termasuk Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menyebut, nama-nama tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR untuk fit and proper test.

"Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR dan nantinya akan dibahas di Komisi I. Tadi dalam rapat paripurna saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia. Kemudian pembahasannya pun bersifat rahasia karena ini pertama dan menyangkut legalitas," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/7).

Fit and proper test akan digelar Komisi I dalam waktu dekat. Hasilnya akan dibawa ke paripurna DPR untuk disahkan sebelum dikirim ke pemerintah.

"Jadi nanti tunggu hasil dari fit and proper yang dilakukan oleh Komisi I. Mulai hari ini Komisi I akan melakukan mekanisme fit and proper proper test," jelas Puan.