Amerika Serikat Kembali Mundur dari UNESCO, Tuduh Retorika Anti-Israel dan Agenda Memecah Belah - Halaman all - Tribun Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM — Amerika Serikat pada Selasa (waktu setempat) resmi mengumumkan keputusannya untuk kembali menarik diri dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).

Langkah ini diambil dengan alasan kekhawatiran terhadap “retorika anti-Israel” serta promosi agenda-agenda yang dinilai memecah belah.

Langkah ini mengingatkan publik pada keputusan serupa di era Presiden Donald Trump pada 2017 silam.

Saat itu, Trump menarik AS keluar dari UNESCO pada masa jabatan pertamanya, sebelum Presiden Joe Biden membatalkan kebijakan tersebut dan membawa AS bergabung kembali.

Kini, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, menegaskan bahwa keterlibatan Washington di UNESCO sudah tidak lagi sejalan dengan “kepentingan nasional” Amerika Serikat.

“UNESCO adalah badan PBB yang mempromosikan perdamaian dunia melalui kerja sama internasional di bidang budaya, seni, pendidikan, dan ilmu pengetahuan,” kata Bruce. Namun, menurutnya, organisasi ini justru mendorong “agenda sosial dan budaya yang memecah belah”.

Bruce juga mengkritik fokus UNESCO pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB yang disebutnya sebagai agenda ideologi globalis yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri America First.

“UNESCO... memiliki fokus berlebihan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, sebuah agenda internasional yang tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri kami yang mengutamakan Amerika,” ujarnya.

Salah satu titik keberatan utama adalah keputusan UNESCO pada 2011 untuk menerima Palestina sebagai negara anggota. Keputusan ini dinilai “sangat bermasalah” dan turut menyuburkan retorika anti-Israel di dalam tubuh organisasi.

Sebagai sekutu dekat Israel, AS berperan sebagai penjamin keamanan negara tersebut.

Sejak UNESCO memilih untuk menerima Palestina sebagai anggota, AS dan Israel berhenti mendanai organisasi tersebut.

Dalam pernyataan di media sosial, Bruce menegaskan bahwa ke depan, partisipasi AS dalam organisasi internasional harus benar-benar memberikan manfaat bagi keamanan, kekuatan, dan kemakmuran Amerika.

Keputusan penarikan diri ini akan mulai berlaku efektif pada akhir Desember 2026.

Ini menjadi kali ketiga Amerika Serikat menarik diri dari UNESCO. Penarikan pertama terjadi pada 1984 di masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan.

Saat itu, alasan yang diungkap adalah dugaan salah urus, korupsi, dan tudingan bahwa UNESCO terlalu mengakomodasi kepentingan Uni Soviet. AS kembali bergabung dengan UNESCO pada 2003.

UNESCO: Keputusan Ini Sudah Diperkirakan

Menanggapi pengumuman tersebut, Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, menyatakan penyesalannya atas keputusan AS untuk kembali keluar dari lembaga internasional tersebut.

“Keputusan ini bertentangan dengan prinsip dasar multilateralisme, dan dampak utamanya akan dirasakan oleh banyak mitra kami di Amerika Serikat,” kata Azoulay.

Meski disesalkan, Azoulay mengakui bahwa penarikan diri AS kali ini sebenarnya sudah diperkirakan sejak lama.

Ia menambahkan bahwa UNESCO telah melakukan berbagai reformasi struktural besar dan mendiversifikasi sumber pendanaan sejak 2018.

“Anggaran keseluruhan UNESCO terus meningkat,” ungkapnya.

Menurut Azoulay, kontribusi pendanaan AS kini hanya sekitar 8 persen dari total anggaran UNESCO, jauh di bawah beberapa badan PBB lain yang bergantung hingga 40 persen pada kontribusi AS.

Azoulay menekankan bahwa organisasi kini secara finansial lebih terlindungi berkat dukungan dari negara anggota lainnya dan donasi swasta.

Meski demikian, Azoulay menegaskan bahwa tujuan UNESCO tetap membuka pintu bagi semua negara di dunia, termasuk Amerika Serikat.

“AS adalah dan akan selalu diterima di UNESCO. Kami akan terus bekerja sama dengan seluruh mitra Amerika, baik di sektor swasta, akademisi, maupun organisasi nirlaba, serta tetap membuka ruang dialog politik dengan pemerintahan AS dan Kongres,” pungkasnya. (*)