- Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi kepada Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki Israel. Albanese, yang dikenal sebagai pengacara hak asasi manusia (HAM), telah berulang kali menyebut kampanye militer Israel di Gaza sebagai "genosida".

Dia juga mendukung surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada hari Rabu mengumumkan bahwa Washington menjatuhkan sanksi kepada Francesca Albanese.

Baca Juga: Negara-negara Arab Dikecam karena Tak Berani Melawan Israel dalam Pembersihan Etnis Palestina di Tepi Barat

“Hari ini saya menjatuhkan sanksi kepada Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Francesca Albanese, atas upayanya yang tidak sah dan memalukan untuk mendorong (Pengadilan Kriminal Internasional) mengambil tindakan terhadap pejabat, perusahaan, dan eksekutif AS dan Israel,” tulis Rubio di media sosial, yang dikutip AFP, Kamis (10/7/2025).

Dalam pernyataan selanjutnya, Rubio mengecam kritik keras pakar PBB tersebut terhadap Amerika Serikat dan mengatakan bahwa Albanese merekomendasikan kepada ICC agar dikeluarkan surat perintah penangkapan yang menargetkan Netanyahu.

Rubio juga menyerangnya atas apa yang dia sebut "aktivitas yang bias dan jahat", dan menuduhnya telah "menyebarkan antisemitisme tanpa malu-malu (dan) mendukung terorisme."

Menurut Rubio, Albanese meningkatkan kebenciannya terhadap Amerika Serikat dengan menulis "surat ancaman" kepada beberapa perusahaan AS, melontarkan apa yang disebut Rubio sebagai tuduhan tak berdasar, dan merekomendasikan ICC untuk menuntut perusahaan-perusahaan tersebut dan para eksekutifnya.

"Kami tidak akan menoleransi kampanye perang politik dan ekonomi ini, yang mengancam kepentingan dan kedaulatan nasional kami," kata Rubio.

Meskipun Albanese ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dia tidak berbicara atas nama PBB.

Pakar kelahiran Italia ini merilis laporan awal bulan ini yang mengecam perusahaan-perusahaan yang menurutnya "mendapat keuntungan dari ekonomi Israel yang diakibatkan oleh pendudukan ilegal, apartheid, dan kini genosida" di wilayah Palestina yang diduduki.

Laporan tersebut memicu respons keras dari Israel, sementara beberapa perusahaan yang disebutkan juga mengajukan keberatan.

Albanese telah melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Israel di Gaza, dan terhadap Presiden AS Donald Trump, khususnya rencana yang diumumkannya pada bulan Februari untuk mengambil alih Jalur Gaza dan memukimkan kembali penduduknya di tempat lain.

Proposal Trump tersebut ditolak oleh Palestina, para pemimpin Timur Tengah, dan PBB.

Albanese menepisnya sebagai "omong kosong belaka" dan "kejahatan internasional" yang akan menimbulkan kepanikan.

"Ini melanggar hukum, tidak bermoral, dan... sama sekali tidak bertanggung jawab karena akan memperburuk krisis regional," ujarnya pada 5 Februari saat berkunjung ke Kopenhagen.

Sekutu AS, Israel, pada hari Rabu memuji tindakan Rubio terhadap Albanese.

"Albanese secara konsisten telah merusak kredibilitas Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan mempromosikan narasi palsu dan mendorong tindakan hukum yang tidak sah yang mengabaikan realitas di lapangan," kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon.

(mas)

Iklan - Scroll untuk melanjutkan

Iklan - Scroll untuk melanjutkan