Tayang: Senin, 7 Juli 2025 18:47 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap lonjakan belanja pegawai di Provinsi Papua usai pemekaran wilayah.

Menurutnya, 35 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kini terserap hanya untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menumpuk dan belum berpindah ke daerah otonomi baru (DOB).

Menteri Tito menyampaikan hal ini saat melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua, menggantikan Mayjen (Purn) Ramses Aburaksa Limbong di Jakarta, Senin (7/7/2025).

Dalam sambutannya, Tito menyebut pelantikan ini penting karena menyangkut keberlanjutan kepemimpinan di Papua, terutama dalam menghadapi dampak pemekaran wilayah.

“Acara yang sederhana ini memiliki arti sangat besar bagi Provinsi Papua karena merupakan pergantian pejabat puncak, pimpinan tertinggi pemerintahan yang berpusat di Dok II Jayapura,” ujar Tito.

Tito mengapresiasi kinerja Ramses yang menjaga stabilitas keamanan selama menjabat, meski Papua sedang menghadapi tantangan besar pasca dimekarkan menjadi empat provinsi: Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Pegawai Tak Pindah, Beban APBD Meningkat

Menurut Tito, salah satu tantangan utama pascapemekaran wilayah adalah distribusi pegawai negeri sipil (PNS).

Banyak ASN masih tinggal dan bekerja di Papua induk, padahal mereka seharusnya bertugas di provinsi baru.

“Masih banyak jumlah pegawai di Papua yang seharusnya dibagi ke Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan,” kata Tito.

Baca juga: Cak Imin Kaget Ada PSK di IKN: Waduh!

Hal ini menyebabkan beban fiskal menumpuk di Papua. Pendapatan daerah menurun karena harus dibagi, tapi belanja pegawai tetap tinggi.

“Sekitar 30 sampai 35 persen APBD Papua terserap hanya untuk belanja pegawai,” ungkapnya.

Solusi: Promosi dan Insentif Pemindahan

Tito mengakui bahwa memindahkan pegawai bukan perkara mudah. Banyak ASN enggan berpindah tugas karena alasan keluarga, tempat tinggal, dan pendidikan anak-anak mereka.

“Ini jadi PR kita semua. Bagaimana caranya agar para pegawai ini mau pindah ke daerah baru. Mungkin lewat promosi jabatan atau insentif lainnya,” ujar Tito.

Ia berharap ada langkah strategis untuk mendorong pemerataan pelayanan publik di seluruh wilayah Papua, demi mendukung efektivitas pemerintahan pascapemekaran.