BOYOLALI, KOMPAS.TV – Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming, mengingatkan para penerima bantuan subsidi upah (BSU) untuk tidak menggunakan dana bantuan tersebut untuk judi online (judol).

Ia menyebut pihak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat melacak rekening yang terindikasi terlibat judol.

Gibran menyampaikan hal itu saat meninjau penyaluran BSU di Kantor Pos Indonesia Cabang Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (18/7/2025).

Ia berharap agar dana BSU sebesar Rp600 ribu per orang untuk dua bulan itu digunakan untuk kegiatan produktif, seperti membeli perlengkapan sekolah hingga sembako.

Baca Juga: BSU 2025 Terealisasi Rp6,88 Triliun, Sri Mulyani: Ini Bentuk Negara Hadir untuk Pekerja

"Saya yakin di sini tidak ada satu pun yang menggunakan BSU atau bantuan apa pun untuk judol. Jangan sampai ya Bapak, Ibu ya. Mau pakai duit pribadi, mau pakai duit PKH, BSU, jangan ada, jangan ada," kata dia, seperti dikutip Antara.

Kami memberikan ruang untuk
Anda menulis

Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.

Daftar di sini

Ia memastikan pemerintah akan melakukan proses hukum jika menemukan adanya penerima BSU yang menggunakan dana subsidi tersebut untuk judol.

"Saya tekankan kalau dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti itu pasti bisa kita trace (lacak) rekeningnya, PPATK mohon kerja samanya, Komdigi juga," kata Wapres.

Diketahui, BSU diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus sehingga total yang diterima penerima manfaat sebesar Rp600 ribu.

Baca Juga: Pekerja Sudah Mulai Cairkan BSU 2025 Tahap 4, Ini Cara Cek dan Penyalurannya

Sementara, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, menyebut penyaluran BSU hingga kini telah mencapai setidaknya 86 persen dari total sekitar 15 juta penerima.

Dalam kegiatan tersebut, Gibran didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.