Indonesia Bisa Kena Tarif Impor Amerika Sebesar 42 Persen, Bakal Berlaku Mulai Kapan? - Halaman all - TribunNews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengaku telah menandatangani surat yang berisi rincian tarif baru atas barang ekspor dari 12 negara mitra dagang AS.

Dalam surat tersebut, Trump menyampaikan dua opsi kepada negara-negara tersebut: "ambil atau tinggalkan."

Pernyataan itu ia sampaikan kepada wartawan saat berada di atas pesawat kepresidenan Air Force One dalam perjalanan menuju New Jersey.

Trump menolak mengungkapkan nama-nama negara yang menerima surat tersebut.

Baca juga: Besaran Tarif Impor yang Diputuskan Trump untuk Indonesia Bergantung Pada Kecakapan Negosiator RI

“Saya telah menandatangani beberapa surat dan surat-surat itu akan dikirim hari Senin (7/7), mungkin kepada 12 negara. Jumlah tarif dan nilainya bervariasi,” ujar Trump dikutip dari Kontan, Senin (7/7/2025).

Trump mengatakan, sejauh ini kesepakatan dagang baru telah dicapai dengan Inggris. 

Dalam perjanjian tersebut, tarif impor dipertahankan sebesar 10 persen, dengan beberapa sektor seperti otomotif dan mesin pesawat mendapatkan perlakuan istimewa.

Sementara itu, Vietnam berhasil menurunkan tarif dari 46% menjadi 20%, dan Kamboja disebut hampir menyelesaikan kesepakatan dagang dengan AS.

Adapun negara-negara seperti Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa masih berada dalam tahap negosiasi. Sebaliknya, peluang kesepakatan dengan India dikabarkan telah gagal terwujud.

Trump sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk mengirimkan pemberitahuan tarif baru mulai Jumat, 5 Juli 2025.

Tarif tersebut akan berkisar antara 10% hingga 70%, dan dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2025.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi Trump untuk menekan negara-negara mitra agar menyepakati perjanjian perdagangan bilateral sebelum tenggat waktu 9 Juli 2025, menyusul berakhirnya masa negosiasi dagang dengan AS.

“Pada tanggal 9 Juli, seluruhnya akan diberlakukan. Nilainya akan berkisar dari tarif 60% atau 70%, hingga 10?n 20%,” tegas Trump.

Tambahan 10 Persen Bagi BRICS 

Donald Trump mengancam akan memberikan tarif tambahan sebesar 10 persen, kepada negara tergabung dalam BRICS maupun negara-negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika.

Pernyataan tersebut termuat dalam unggahan di media sosial Truth Social pada Minggu (6/7) kemarin. 

"Negara mana pun yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan Tarif TAMBAHAN sebesar 10 persen," tulis Trump.

"Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!" imbuhnya.

Adapun negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan BRICS adalah Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. 

Sementara BRICS telah memperluas keanggotaannya pada 2024, Indonesia termasuk didalamnya. Enam negara baru itu meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Ethopia dan Mesir.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi dengan kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR), Menteri Perdagangan AS (Secretary of Commerce), dan Menteri Keuangan AS (Secretary of Treasury) menjelang tenggat waktu pemberlakuan tarif resiprokal (timbal balik) yang akan jatuh pada 9 Juli 2025.

Pemerintah AS awalnya mengenakan tarif resiprokal 32 persen kepada komoditi impor asal Indonesia. 

Setelah ditangguhkan, produk ekspor Indonesia yang masuk ke AS hanya dikenakan tarif impor 10 persen.

Penangguhan ini berlaku selama 90 hari ini oleh Presiden AS Donald Trump untuk membuka ruang negosiasi dengan Indonesia.

Dengan demikian, jika tarif 32 persen tidak berubah dan ditambah 10 persen dari ancaman Trump, maka Indonesia berpotensi dapat tarif impor Amerika sebesar 42 persen.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah RI telah menyiapkan tim negosiasi yang menetap di AS apabila dibutuhkan untuk merespons langkah AS atau memberikan penjelasan.

"Pemerintah terus berkomunikasi secara tertulis. Tim negosiasi Indonesia standby di Washington. Jadi kalau ada perubahan, ada hal detail lagi yang diperlukan klarifikasi atau apa, kami bisa segera merespons," ujar Airlangga ketika ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Dia mengatakan Indonesia sudah memberikan tawaran kedua kepada Pemerintah AS dan telah diterima yakni peluang invetasi bersama Danantara di proyek ekosistem mineral kritis di Indonesia.

"Indonesia sudah mengatakan bahwa kebutuhan Indonesia untuk energi dan agrikultur itu sebagian juga akan diambil dari AS," ucap Airlangga.

Optimisme Pengurangan Tarif

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyebut, meski Indonesia akan sulit mendapatkan tarif resiprokal nol persen, setidaknya bisa berada dikisaran angka 10 persen.

"Kayaknya susah untuk dapat nol persen. Kita tentunya harus semaksimal mungkin menurunkan dari 32 persen. Kalau kita lihat yang didapatkan oleh Inggris 10 persen, jadi kalau bisa dapet 10 persen itu jauh lebih baik tentunya dari 20 persen," jelas Mari saat acara Peringatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) di Menteng, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Mari menjelaskan, dari 32 persen tarif yang diterapkan, tarif resiprokal yang diberikan untuk Indonesia adalah 22 persen, dimana 10 persen lainnya merupakan tarif universal untuk semua negara.

"Jadi yang dibilang reciprocal tariff itu sebetulnya 22 persen, yang 10 persen itu universal tariff for everyone. 22 persen itu discount 50 persen dari itungan dia untuk reciprocal tarif," kata Mari.

Indonesia masuk keanggotaan BRICS 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat sambutan khusus dari Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dalam pembukaan sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17.

Dalam pidatonya, Lula secara khusus menyampaikan ucapan selamat datang kepada Prabowo yang untuk kali pertama hadir dalam forum BRICS sebagai kepala negara dari anggota penuh baru.

“Saya ingin secara khusus menyambut Presiden Prabowo Subianto, yang berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam Cúpula dos BRICS sebagai Presiden Indonesia,” ujar Lula di hadapan para pemimpin negara anggota BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025).

Lula juga menyorot semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung yang menolak dominasi kekuatan besar dunia.

"BRICS adalah manifestasi dari gerakan non-blok Bandung. BRICS menghidupi semangat Bandung," tegas Lula di hadapan para pemimpin negara anggota BRICS.

Ia menjelaskan bahwa didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menandai kekalahan fasisme dan menjadi simbol harapan kolektif dunia. Lula juga mengingatkan bahwa sebagian besar negara anggota BRICS saat ini adalah pendiri PBB.

"Sepuluh tahun setelah PBB berdiri, Konferensi Bandung menolak pembagian dunia dalam zona pengaruh dan memperjuangkan tatanan internasional yang multipolar," jelas Lula.

Indonesia telah menjadi anggota penuh BRICS sejak 1 Januari 2025. Acara KTT BRICS ini menjadi wadah bagi para pemimpin BRICS untuk membahas sejumlah isu politik dan keamanan global, seperti konflik yang berkepanjangan di berbagai kawasan, reformasi tata kelola global, dan penguatan multilateralisme.

Selain itu, para pemimpin BRICS akan mengangkat berbagai permasalahan dan peluang kerja sama ekonomi dan keuangan serta isu-isu lainnya seperti tata kelola artificial intelligence, lingkungan dan aksi iklim, serta kesehatan global.