TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Israel telah memberikan izin terbatas kepada pasukan keamanan internal Suriah untuk memasuki wilayah Sweida di Suriah selatan selama 48 jam ke depan.

Keputusan ini diumumkan pada hari Jumat (18/7/2025) oleh seorang pejabat Israel yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

"Mengingat ketidakstabilan yang sedang berlangsung di Suriah barat daya, Israel telah setuju untuk mengizinkan masuknya pasukan keamanan internal (Suriah) secara terbatas ke distrik Sweida selama 48 jam ke depan," kata pejabat itu kepada wartawan, dikutip dari Al-Arabiya.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekerasan antara kelompok pejuang Druze dan suku Badui yang meletus awal pekan ini. 

Pertempuran tersebut memicu campur tangan dari pemerintah Suriah, yang mengerahkan pasukan ke wilayah Sweida, yang kemudian memicu kekerasan lebih lanjut.

Meskipun mengizinkan akses terbatas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempertegas bahwa kebijakan negaranya tetap tidak mengizinkan kehadiran militer Suriah di selatan Damaskus, dikutip dari Al Jazeera.

Pernyataan tersebut muncul setelah Israel melakukan serangkaian serangan udara terhadap target di Suriah, termasuk Kementerian Pertahanan dan wilayah dekat istana presiden di Damaskus.

Pemerintah Israel menyatakan bahwa intervensinya bertujuan untuk melindungi komunitas Druze dan memastikan kawasan selatan tetap didemiliterisasi. 

Komunitas Druze sendiri merupakan minoritas agama yang tersebar di Suriah, Lebanon, dan juga Israel, dan memiliki hubungan erat dengan populasi Druze di Israel.

Pada Rabu, sebuah gencatan senjata diumumkan, sempat meredakan pertempuran sengit antara kelompok Druze dan Badui. 

Pasukan Suriah mundur dari Sweida setelah gencatan senjata diumumkan.

Namun, kekerasan kembali pecah pada Kamis malam. 

Laporan dari media Suriah menyebutkan bahwa militer Israel kembali melancarkan serangan di Provinsi Sweida, meskipun militer Israel membantah klaim tersebut.

Kronologi Bentrokan di Sweida dan Serangan Israel

Ketegangan di wilayah Sweida telah berlangsung selama lebih dari sebulan. 

Pada 13 Juni, bentrokan pecah antara suku-suku Arab Badui dan kelompok-kelompok bersenjata Druze di Sweida. 

Kekerasan meningkat, yang menyebabkan serangan mematikan oleh para pejuang Druze terhadap pasukan keamanan Suriah yang ditempatkan di wilayah tersebut. 

Puluhan tentara dilaporkan tewas.

Meskipun sempat dicapai gencatan senjata sementara antara pasukan pemerintah dan faksi Druze setempat, kesepakatan itu segera runtuh. 

Serangan udara Israel kemudian menyusul, dengan menargetkan posisi dan infrastruktur militer Suriah di wilayah selatan negara itu.

Israel mengklaim bahwa serangan tersebut bertujuan melindungi komunitas Druze, namun sebagian besar pemimpin Druze di Suriah secara terbuka menolak campur tangan asing dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kedaulatan nasional dan persatuan Suriah.

Israel menyatakan ketidakpercayaannya terhadap pemerintahan baru Suriah dan mempertahankan hak untuk menyerang target militer Suriah, Amerika Serikat menyuarakan ketidaksetujuan atas serangan terbaru Israel dan mendukung upaya gencatan senjata. 

Gedung Putih menyebut bahwa gencatan senjata yang dimediasi sebelumnya tampaknya akan bertahan.

Pemimpin Suriah Ahmed al-Sharaa menuduh Israel berupaya memecah belah negaranya dan menegaskan komitmennya untuk melindungi komunitas Druze. 

Al-Sharaa menyebut tindakan Israel sebagai bentuk agresi yang dapat memperkeruh situasi di kawasan.

Setelah jatuhnya Bashar al-Assad pada Desember 2024, Israel mengintensifkan kampanye udaranya di Suriah dan menyatakan bahwa zona penyangga antara kedua negara, yang diatur dalam Perjanjian Pelepasan 1974—tidak lagi berlaku, dikutip dari Anadolu Ajansi.

Assad, yang memimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia setelah kejatuhan rezim Partai Baath yang telah berkuasa sejak 1963.

Pemerintahan transisi baru yang dipimpin oleh Presiden Ahmad al-Sharaa dibentuk di Suriah pada Januari 2025.

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait Konflik Suriah