TRIBUNNEWS.COM - Kasus penembakan massal yang terjadi di Pasar Or Tor Kor, Distrik Chatuchak, Kota Bangkok, pada Senin siang (28/7/2025) ikut menjadi perhatian utama bagi Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand, Atthakorn Sirilathayakorn.

Hal ini terjadi mengingat Pasar Or Tor Kor merupakan Pasar Organisasi Pemasaran Pertanian (ORT) bukan pasar yang sifatnya lebih komersial untuk turis seperti Chatuchak Weekend Market yang lokasinya tak jauh dari tempat kejadian.

Sebagai penanggung jawab ORT, Atthakorn pun langsung mengunjungi lokasi kejadian untuk memantau perkembangan penembakan di Pasar Or Tor Kor.

Dikutip dari Thairath, dalam wawancara bersama wartawan di lokasi kejadian, Atthakorn menegaskan bahwa penembakan massal ini tak ada kaitannya dengan konflik antara Thailand dan Kamboja.

Spekulasi ini muncul mengingat penembakan pertama kali terjadi saat pelaku berada dekat dengan posko pengumpulan donasi yang didirikan untuk membantu korban konflik perbatasan Thailand–Kamboja.

Atthakorn menegaskan insiden semacam ini belum pernah terjadi di Pasar Or Tor Kor sebelumnya.

Ia memprioritaskan informasi resmi dari kepolisian sebelum mengambil kesimpulan, mengingat spekulasi berlebihan berpotensi menyebar hoaks.

“Saat ini, yang dapat saya konfirmasi adalah penyebabnya bermula dari konflik pribadi. Kami akan mempelajari fakta-fakta untuk mencegah kejadian serupa,” tambahnya.

Atthakorn sendiri mengungkapkan bahwa penyebab awal insiden tersebut adalah konflik pribadi.

Menurut laporan kepolisian yang ia terima, pelaku diketahui sebagai seorang pria berusia 61 tahun yang sebelumnya bekerja sebagai petugas keamanan di lokasi yang sama dengan para korban.

Pada 2019, tersangka juga dilaporkan pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang pedagang pasar tersebut yang kemudian memicu konflik dengan sesama petugas keamanan.

Polisi menduga masalah tersebut kemungkinan ikut memicu serangan yang diduga dimotivasi keinginan untuk membalas dendam ini.

Karena masih belum dipastikan secara jelas , Atthakorn menjelaskan bahwa detail pelaku dan motifnya harus menunggu hasil resmi kepolisian.

Adapun fokus kedatangannya kali ini untuk menangani para korban yang terdampak dengan insiden ini.

Guna membantu korban, pihak kementerian Pertanian Thailand yang dipimpin Atthakorn akan berkoordinasi dengan Direktur Organisasi Pemasaran Pertanian Panithan Meechaiyo.

“Saya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dan terluka. Saya akan turun langsung menangani hal ini, termasuk mengunjungi mereka di rumah sakit. Sebagai bagian dari keluarga Or Tor Kor, saya menjamin bantuan penuh akan diberikan,” ujarnya.

Keamanan di Bangkok Bakal Ditingkatkan

Usai memberikan pernyataan, Atthakorn langsung mengunjungi korban luka di Rumah Sakit Phyathai 2 guna memastikan penanganan medis berjalan optimal.

Ia menekankan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan psikologis dan finansial bagi seluruh korban.

Kementerian Pertanian juga berencana meningkatkan pengamanan di seluruh pasar binaannya melalui penambahan personel dan sistem pemantauan canggih.

Langkah ini diharapkan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan fasilitas publik.

Atthakorn mengimbau masyarakat tetap tenang dan menghindari penyebaran informasi tidak terverifikasi. Ia memastikan transparansi data akan disampaikan melalui saluran resmi pemerintah.

“Kami bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan keadilan bagi korban. Tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan,” tegasnya.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap protokol keamanan di area publik di bawah naungan Kementerian Pertanian.

Atthakorn menegaskan bahwa penanganan korban merupakan prioritas utama, termasuk biaya pengobatan dan bantuan hidup sementara bagi keluarga yang kehilangan pencari nafkah.

Ia juga mengapresiasi respons cepat petugas kepolisian dan relawan yang membantu evakuasi korban saat insiden terjadi.

“Kami berkomitmen menjadikan Pasar Or Tor Kor sebagai contoh kawasan aman yang nyaman bagi pedagang dan pengunjung,” ujarnya.

Langkah-langkah pencegahan jangka panjang akan dirancang berdasarkan temuan investigasi kepolisian yang sedang berlangsung.

Atthakorn menambahkan bahwa sistem pelaporan darurat di seluruh pasar binaan akan diperkuat untuk meminimalkan risiko serupa di masa depan.

Ia berharap insiden ini tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan fasilitas publik di Thailand.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan keamanan menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Sejarah Kepemilikan Senjata di Thailand yang Kelam 

Berbeda dengan negara ASEAN lainnya, Thailand memiliki sejarah penembakan massal yang cukup menyita perhatian seperti insiden Nong Bua Lamphu (2003) dan Korat (2020).

Tragedi Nong Bua Lamphu melibatkan penyerang warga sipil yang menewaskan 18 orang di sekolah dasar, sementara insiden Korat 2020 dilakukan anggota militer yang mencuri senjata dan menewaskan 29 orang.

Penembakan massal di Thailand umumnya dipicu konflik pribadi, bukan ideologi ekstremis.

Aturan kepemilikan senjata di Thailand sendiri sangat ketat bagi warga sipil.

Warga yang ingin memiliki senjata api memerlukan izin khusus dan alasan mendesak seperti profesi berisiko.

Namun, anggota militer dan polisi memiliki akses mudah ke senjata api tanpa pengawasan ketat.

Insiden Korat mengungkap celah keamanan dalam pengelolaan senjata militer yang rentan disalahgunakan.

Pemerintah kemudian memperketat protokol penyimpanan senjata di markas militer pasca-2020.

Skrining psikologis rutin juga diterapkan bagi personel bersenjata untuk mencegah penyalahgunaan.

Meski demikian, regulasi kepemilikan senjata untuk sipil tetap tidak longgar dan melibatkan verifikasi latar belakang ketat.

Warga harus mengajukan alasan spesifik seperti pekerjaan sebagai satpam atau petani berisiko.

Kepemilikan senjata ilegal masih terjadi melalui jalur gelap dari institusi militer ke pasar gelap.

Peristiwa di Korat pada tahun 2020 memicu debat tentang perlunya pembatasan lebih ketat terhadap akses senjata militer.

Namun, upaya ini sering menghadapi resistensi dari institusi militer yang berpengaruh di Thailand.

Masalah kesehatan mental juga menjadi faktor, karena pelaku kerap memiliki riwayat gangguan psikologis.

Sistem deteksi dini gangguan mental di kalangan personel bersenjata masih terbatas dan kurang terintegrasi.

Masyarakat Thailand umumnya mendukung kebijakan pengendalian senjata yang lebih ketat untuk mencegah insiden serupa.

Namun, implementasinya terhambat oleh birokrasi dan dominasi kekuatan militer dalam kebijakan nasional.

Saat ini, Thailand berusaha menyeimbangkan keamanan publik dengan hak militer mengakses senjata.

Perbaikan sistem pelaporan dan edukasi masyarakat menjadi fokus utama untuk mencegah penyalahgunaan senjata. Regulasi kepemilikan senjata di Thailand tetap menjadi isu kompleks yang memadukan aspek hukum, keamanan, dan kesehatan mental.

(Tribunnews.com/Bobby)