Menteri Yusril Minta Tambahan Anggaran Rp100,6 Miliar di 2026 - Tirto

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta tambahan anggaran sebesar Rp100,609 miliar untuk tahun anggaran 2026. Hal ini ia ungkapkan kepada Badan Anggaran DPR RI saat Rapat Kerja (Raker), Senin (7/7/2025).

Tambahan anggaran ini di luar pagu indikatif sebesar Rp124,633 miliar yang sudah disusun oleh Kementerian Keuangan. Menurut Yusril, pagu indikatif itu belum cukup memenuhi belanja non-operasional dan belanja modal Kemenko Kumham Imipas.

“Dalam rangka mencapai seluruh program yang ingin kami lakukan di 2026, kami kembali mengusulkan agar belanja non-operasional dan juga belanja modal kiranya dapat ditambahkan Rp100,609 miliar untuk menambahi pagu anggaran," katanya.

Yusril menjelaskan, pagu indikatif 2026 yang ia terima lebih rendah 40,4 persen dibandingkan dengan anggaran 2025 yang telah disepakati sebesar Rp209,124 miliar.

"Anggaran tahun 2026 kami telah mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 124,633 miliar yang berarti sebenarnya terdapat penurunan dari yang sebelumnya disepakati 2025, sebesar 40,4 persen," ujarnya.

Ia pun sempat mengeluhkan kekurangan anggaran di kementeriannya. Pasalnya, sebagai kementerian baru pihaknya awalnya hanya mendapatkan anggaran Rp9 miliar.

Anggaran sebesar itu menurutnya tak cukup untuk membayar gaji pegawai dan mendukung keperluan operasional Kementerian Kumham Imipas.

"Alokasi ini tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sebuah kementerian koordinator untuk membayar gaji, keperluan perkantoran," ucapnya.

Kondisi ini pun diperparah dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada 22 Januari 2025, yang memaksanya untuk memangkas anggaran kementerian setengahnya hingga tersisa Rp4,5 miliar.

Namun, setelah berunding dan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp325 miliar, pada April 2025 pihaknya disetujui untuk memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar.

Dengan tambahan anggaran yang terlambat itu, sambungnya, pihaknya baru bisa merealisasikan anggaran sebesar 18,74 persen atau Rp38 miliar persen dari pagu yang disepakati Rp209,124 miliar.

“Realisasinya sampai 7 Juli Rp 38 miliar atau 18,74 persen dari pagu akhir anggaran 2025," tuturnya.