Negara Rugi Rp 101,35 Triliun Akibat Kecurangan Pengoplosan Beras Subsidi Jadi Premium - Radar Surabaya

RADAR SURABAYA – Dugaan kecurangan beras komersial hingga oplosan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi berpotensi merugikan negara hingga mencapai Rp 101,35 triliun per tahun.

Dari kasus dugaan kecurangan beras komersial baik premium maupun medium tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat potensi kerugian negara mencapai hingga Rp 99,35 triliun.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap, pada kasus dugaan oplosan beras SPHP bersubsidi menjadi beras premium potensi kerugian negara mencapai Rp 2 triliun per tahun.

Baca Juga: Waduh! Harga Beras di Jawa Timur Naik Melebihi HET

"Kami minta ditindak tegas karena kerugian Rp 99,35 triliun untuk konsumen dalam satu tahun. Bayangkan kalau terjadi 10 tahun. Itu hampir Rp 1.000 triliun. Nah, ini kita harus selesaikan," kata Andi di Jakarta, Senin (30/6).

Investigasi kasus kecurangan beras komersial dilakukan setelah adanya anomali soal perberasan, padahal produksi padi saat ini sedang tinggi secara nasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,2 juta ton.

Berdasarkan hasil temuan pada beras premium dengan sampel 136, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan, 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), serta 21,66 persen tidak seusai berat kemasan.

Baca Juga: Diduga Dikeroyok Oknum Suporter di Tengah Kota Surabaya, Bapak Empat Anak Asal Made Meninggal Dunia

Lalu, temuan pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras; 95,12 persen tidak sesuai HET; serta 9,38 persen tidak seusai berat kemasan.

Pengambilan sampel dilakukan sejak tanggal 6-23 Juni 2025 telah terkumpul 268 sampel beras dari berbagai titik di 10 provinsi, yakni Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), pasar dan tempat penjual beras di Jabodetabek, lalu pasar dan tempat penjual beras di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, di pasar dan tempat penjual beras di Lampung, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, hingga pasar dan tempat penjual beras di Jawa Barat.

Baca Juga: Patroli Jam Malam Anak Dimulai, Satpol PP Surabaya Siap Amankan Anak Keluyuran di Atas Pukul 22.00

Untuk memastikan akurasi dalam pengecekan beras di lapangan, Kementan menggunakan 13 laboratorium yang ada di 10 provinsi tersebut.

Atas kasus kecurangan beras komersial tersebut, Mentan mengatakan, Satuan Tugas Pangan Polri mulai hari ini memanggil 212 produsen merek beras yang nakal itu. 

"Ada 212 yang tidak sesuai regulasi yang ada, premium maupun medium. Kami sudah kirim ke Pak Kapolri, surat tertulis, dan ke Pak Jaksa Agung. Kami juga bicara via telepon, hari ini menurut Ketua Satgas (Pangan Polri) memulai pemanggilan,” kata Mentan.

Sementara itu, mengenai praktik pengoplosan beras SPHP dilakukan dengan modus mengambil 80 persen beras bersubsidi itu dan mengoplosnya menjadi beras premium. Sedangkan sisanya 20 persen dijual sesuai ketentuan oleh kios-kios di pasaran.

Beras SPHP yang disubsidi Rp 1.500 hingga Rp 2.000 per kilogram justru sebagian besar tidak sampai ke konsumen yang berhak, karena dijual kembali sebagai beras premium untuk keuntungan pelaku.

Baca Juga: Dishub Surabaya Tertibkan Parkir di Depan RS Adi Husada Kapasari, Lahan Baru Disiapkan untuk Pengunjung

Dari estimasi 1 juta ton beras dioplos, potensi kerugian negara mencapai Rp2 triliun per tahun. Kini Satgas Pangan telah turun ke lapangan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyalahgunaan subsidi itu. (ant/nur)