- Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi membahas pembangunan

sebagai salah satu agenda strategis kerja sama kedua negara. Kampung Haji juga menjadi pembahasan khusus dalam pertemuan Presiden

dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud di Istana Al-Salam.

Baca Juga

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang turut mendampingi Presiden Prabowo menegaskan, pembahasan mengenai Kampung Haji sudah dilakukan dalam pertemuan dengan pihak Saudi. Dia mengatakan selain Kampung Haji, pertemuan bilateral juga membahas berbagai aspek kerja sama lain, mulai dari percepatan perjanjian perdagangan bebas hingga rencana investasi strategis di bidang energi.

“Insyaallah, Kampung Haji di era Pak Prabowo akan bisa terwujud. Mohon doanya,” kata Zulhas dalam keterangan resminya, Kamis (3/7/2025).

Baca Juga: Kuota Haji 2026 Diumumkan 10 Juli 2025, Bertambah atau Berkurang?

Selama ini, kata Zulhas, kerja sama kita lebih banyak berkisar pada urusan umrah, haji, dan tenaga kerja. "Namun ke depan, mereka ingin memperluas kerja sama tersebut ke sektor yang lebih luas,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas juga menekankan perlunya solusi untuk sejumlah hambatan teknis yang selama ini menghambat ekspor produk Indonesia ke pasar Arab Saudi. “Maka tadi diminta agar Putra Mahkota turun tangan langsung agar proses ini bisa segera diselesaikan, karena beliau memiliki wewenang di atas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan membentuk tim khusus untuk mematangkan mengkaji dan regulasi Kampung Haji.

“Terkait rencana pembangunan Kampung Haji, beliau menyampaikan bahwa akan dibentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan kerja sama antara pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap, pembentukan tim kajian bersama menjadi langkah awal untuk merumuskan model kerja sama teknis dan aspek regulasi yang diperlukan.

“Sesuai dengan arahan Presiden, kita sudah bekerja sama dengan BPH (Badan Pengelola Haji) untuk segera menindaklanjuti penyusunan undang-undang yang akan mengatur hal tersebut,” jelasnya.

(zik)

Iklan - Scroll untuk melanjutkan

Iklan - Scroll untuk melanjutkan