AHY Sebut Investor China Tertarik Proyek Tanggul Laut Raksasa - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan ada investor dari China yang tertarik untuk terlibat dalam proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Ketertarikan itu disampaikan langsung saat AHY melakukan kunjungan kerja ke China beberapa waktu lalu.

"(Dari China) Ada yang menunjukkan ketertarikan-ketertarikan. Ya sekali lagi sebuah langkah yang perlu kita lakukan (menarik investor). Dan kita mencoba untuk membuka peluangnya ke semua, ya, tidak hanya ke salah satu negara atau salah satu entitas yang selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia," ujar AHY di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

Baca juga: AHY Ungkap Alasan Tak Ingin Tergesa-gesa Bangun Giant Sea Wall

Menurut AHY, keterlibatan investor asing penting untuk menjamin keberlanjutan proyek strategis seperti tanggul laut raksasa. Pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya, tidak hanya kepada investor asing, tetapi juga dari dalam negeri.

AHY menekankan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak. Ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar proyek infrastruktur nasional melibatkan banyak pihak agar lebih berkelanjutan.

Ia menilai proyek tanggul laut raksasa sangat besar dan belum pernah dikerjakan sebelumnya. Karena itu, pemerintah dan para calon investor masih terus melakukan studi mendalam, baik dari sisi teknis maupun pembiayaan.

"Kita terus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang kita anggap bisa menjadi potential investor dalam dan luar negeri, mereka juga cukup tertarik. Tetapi sekali lagi, karena ini sesuatu yang besar dan belum pernah ada di Indonesia jadi semua juga terus melakukan studi," ungkap AHY.

"Mereka menghitung dengan baik karena capital yang dibutuhkan agak tidak sedikit dan perlu penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah kita juga," lanjutnya.

Baca juga: Giant Sea Wall dan Desain Kawasan Legislatif IKN Dibahas Usai Prabowo Pulang dari Lawatan

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menyebut proyek tanggul laut raksasa akan segera dibahas bersama Presiden Prabowo. Pembahasan juga mencakup desain kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dody menjelaskan, rapat baru akan dilakukan setelah Presiden kembali dari kunjungan luar negeri ke lima negara di Timur Tengah.

“Kita akan diskusikan dengan seluruh kementerian terkait, kemudian baru disampaikan ke Pak Presiden RI setelah Beliau pulang dari lawatannya,” kata Dody di Jakarta, Jumat (11/4/2025), dikutip dari Antara.

Ia menyebut desain kawasan legislatif dan yudikatif di IKN kemungkinan besar akan menjadi presentasi terakhir ke Presiden.

“Harusnya iya, harusnya. Kemarin pada saat kita presentasi sudah cukup detail dibahas,” ujarnya.

Meski belum ada jadwal pasti, Dody menegaskan pembahasan proyek tanggul dan kawasan IKN harus dilakukan secara komprehensif bersama Presiden.

Kementerian PUPR mulai mengkaji proyek tanggul laut sejak 2016. Kajian dilakukan bersama Belanda dan Korea Selatan. Proyek ini dirancang membentang dari Cilegon hingga Gresik sepanjang 946 kilometer.

Untuk Jakarta, tanggul pantai utara Tahap A sepanjang 12,66 kilometer telah rampung. Proyek dilanjutkan bersama Pemprov DKI Jakarta pada 2020 dengan tambahan 33,54 kilometer.

Tahap B sepanjang 21 kilometer masih dalam proses kajian pembiayaan dan studi kelayakan.

Dody mengatakan kementeriannya masih mempertimbangkan dua acuan desain tanggul: Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta dari tahun 2020 dan Rencana Induk 2016 milik Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

Pembangunan tanggul juga sedang berjalan di Jawa Tengah. Proyek ini terintegrasi dengan Tol Semarang–Demak dan Semarang Harbour Toll Road.

Sementara di IKN, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti menegaskan pembangunan tetap berjalan. Fokus saat ini ada pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Proyek tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo. Perencanaan teknis akan dilanjutkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Regulasi ODOL Sudah Ada Sejak Lama, Tapi Tak Ditegakkan Serius