Bisakah Gibran Meredam Pemakzulan dengan Mendekati Try Sutrisno? -, Tirto

tirto.id - Mengenakan kemeja putih, celana hitam selaras dengan sepatu pantofelnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi rumah Wakil Presiden ke-6, Jenderal TNI (Purnawirawan) Try Sutrisno, pada Rabu siang (13/8/2025).

Pertemuan antara Gibran dengan sosok yang menyetujui pemakzulannya tersebut berlangsung cair. Dari dokumentasi yang diterima Tirto, Gibran hendak melepas alas kakinya saat akan masuk ke rumah Try Sutrisno, namun dilarang oleh si tuan rumah.

Try tidak sendiri. Pertemuan itu dibersamai oleh istrinya, Tuti Try Sutrisno, dan putri pertamanya, Nora Tristyana Try Sutrisno. Dalam keterangan pers yang diterima Tirto, maksud dan tujuan dari Gibran berkunjung ke rumah Try adalah dalam rangka membangun komunikasi dengan para senior yang sudah lebih dulu duduk di kursi pemerintahan.

"Kunjungan ini menjadi wujud nyata pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa generasi penerus bangsa harus bersinergi dengan para pendahulunya, termasuk membangun komunikasi yang erat dengan para senior, demi memperkuat kesinambungan kepemimpinan nasional," dikutip dari keterangan pers Sekretariat Wakil Presiden.

Dalam pertemuan itu, tak ada pembahasan soal isu pemakzulan, sebagaimana yang digulirkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Hal yang dibahas, katanya, adalah isu kebangsaan hingga pandangan strategis demi menjaga kedaulatan Indonesia.

"Diskusi yang terjalin berlangsung dinamis, membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global," tulis keterangan pers tersebut.

Selain silaturahmi dan diskusi sejumlah topik, Gibran juga ditugaskan untuk mengirim surat undangan ke Try Sutrisno untuk hadir dalam peringatan HUT RI ke-80 di Istana Negara.

Tidak berhenti disitu, keakraban Gibran dan Try Sutrisno juga terekam dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI pada Jumat (15/8/2025). Gibran tampak menyapa Try Sutrisno dan mantan wakil presiden lainnya seperti Ma'ruf Amin hingga Jusuf Kalla. Sembari menunduk, Gibran menggamit tangan Try yang berusaha berdiri, demi bisa menyapa sang wakil presiden.

Di Tengah Isu Pemakzulan

Diketahui, sebelumnya, April lalu, Gibran didesak mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden oleh para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Desakan datang bukan dari segelintir suara, tetapi dari gerakan besar yang disebut-sebut telah mengumpulkan lebih dari 300 purnawirawan TNI lintas matra, yang menuntut pemakzulan Gibran secara resmi oleh MPR.

Puncak dari desakan itu diketahui terjadi pada Kamis, 17 April 2025 lalu, ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI menggelar pertemuan besar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum tersebut kemudian membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini.

Dari delapan tuntutan tersebut, salah satunya para purnawirawan TNI mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Pertimbangan ini dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Surat itu ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Bahkan yang mengejutkan, Try Sutrisno, disebut sebagai salah satu tokoh sentral yang turut memberi restu terhadap wacana pergantian Gibran. Terlebih surat tersebut diketahui langsung oleh Try Sutrisno dan tertanda tangan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Pengamat Militer dan Politik UNAS, Selamat Ginting, mengaku menjadi salah satu yang sempat menanyakan langsung kepada Try Sutrisno mengenai kabar Gibran dalam momen silaturahmi di kediaman wakil presiden ke-6 tersebut, pada 9 April 2025.

"Untuk Gibran itu menurut saya tidak habis pikir. Dan saya menyayangkan ada orang seperti Pak Jokowi tanpa berpikiran luas kenapa kemudian memaksakan sang anak? Dan kita harus menanggung akibatnya,” ucap Selamat menirukan ucapan Try.

Kala itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyebut pelantikan Gibran menjadi wakil presiden sudah sesuai dengan kaidah hukum. Eddy mengeklaim MPR telah melaksanakan tugasnya sebagaimana konstitusi yang diatur undang-undang. Mengenai aspirasi yang meminta Gibran dilengserkan dari jabatannya, Eddy menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada para ahli hukum tata negara untuk ditelaah lebih lanjut.

"Saya kira itu perlu telaah dari pakar hukum, tetapi kembali lagi, MPR berpegang teguh pada konstitusi, dan apa yang sudah kita capai saat ini merupakan pegangan konstitusi kita," tutur Eddy di Gedung Nusantara I, Kompleks MPR/DPR RI, Senin (28/4/2025).

Pada Juli lalu, Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn), Slamet Soebijanto bahkan menyatakan Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR apabila surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia, tak kunjung direspons.

Forum menyatakan, syarat pemakzulan Gibran sudah terpenuhi sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 7A. Gibran dinilai tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Prabowo Tak Berkepentingan

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membenarkan perihal pertemuan Gibran dengan Try Sutrisno untuk menghantarkan surat undangan. Surat tersebut dicetak langsung oleh Istana Negara demi bisa menghadirkan Try Sutrisno pada hari Minggu besok.

"Itu tugas dari Panitia," kata Prasetyo Hadi di Komplek MPR/DPR RI, Jumat (15/8/2025).

Dirinya menyampaikan bahwa Prabowo tak berkepentingan dalam isu pemakzulan Gibran tersebut. Oleh karenanya, Prasetyo menyebut Prabowo tak ingin ambil pusing dengan isu yang kini terus bergulir tanpa henti di parlemen.

"Apa yang harus dibantah?" kata Prasetyo.

Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, menyebutkan bahwa pertemuan Gibran dengan Try Sutrisno adalah jalan demi konsolidasi nasional.

"Bagus itu, untuk persatuan nasional, karena jalan politik persatuan untuk Indonesia menjadi negara maju dan besar," kata Budi Arie di Kompleks MPR/DPR RI, Jumat.

Meski memuji pertemuan tersebut, namun Budi Arie ogah mengaitkannya dengan isu pemakzulan yang kini masih diperbincangkan. Dia hanya mengulang-ulang jargon politik persatuan yang penting dilakukan demi stabilitas nasional.

"Kita sebagai anak bangsa sangat merindukan persatuan nasional," ujarnya.

Upaya Pemakzulan Jalan Terus

Walau Gibran bertemu dengan Try Sutrisno, bukan berarti upaya pemakzulannya berhenti begitu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI masih tetap bersikukuh melanjutkan upaya pemakzulan Gibran secara konstitusional.

Mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal (Purn), Fachrul Razi, yang juga menandatangani usulan pergantian wakil presiden, menyebut pertemuan Gibran dan Try Sutrisno hanya sekedar silaturahmi biasa.

"Biasa-biasa saja, anak muda silaturahmi dengan orang tua. Saya kebetulan sedang berada di Aceh, dalam rangka peringatan 20 tahun perdamaian Aceh," kata Fachrul Razi saat dihubungi Tirto, Jumat.

Menyambung respon terkait pertemuan Gibran dan Try, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, meyakini ada upaya Gibran untuk mencairkan suasana hubungan dengan Try Sutrisno melalui surat yang dikirimkannya pada Rabu lalu.

Adi menilai, tak mungkin seseorang dengan label RI 2 bertemu pendahulunya, hanya sekedar mengantarkan berkas administrasi yang bisa dilakukan oleh pegawai sekretariat.

"Cuma yang menjadi tanda tanya, kalau mengantarkan surat undangan, kan, bisa siapa saja, bisa pimpinan MPR, nah itulah yang kemudian kenapa wakil presiden," kata Adi Prayitno, Jumat.

Menurutnya, walaupun proses pemakzulan ini masih berjalan, Gibran sudah berupaya membuka gerbang komunikasi yang selama ini belum dia jalankan. Dapat dipastikan, Gibran berusaha melelehkan bongkahan es yang menjadi penghalang terhadap orang yang menandatangani dan menyetujui upaya pemakzulannya tersebut.

"Minimal, dengan adanya komunikasi politik semacam ini, dibungkus dengan silaturahmi politik kebangsaan, suasana semakin mencair, suasana semakin kondusif, dan perlahan isu pemakzulan bisa berkurang," kata dia.

Adi menilai, dari isu pemakzulan Gibran, yang berkepentingan adalah para purnawirawan saja. Kelompok elite politik lain, menurutnya, tak ada yang berkepentingan untuk melengserkan Gibran sebelum masa akhir jabatannya.

"Ya kalau elite tidak terlampau berkepentingan dengan hal ini, yang berkepentingan adalah forum purnawirawan dengan sejumlah tuntutan," terangnya.

Soal surat Forum Purnawirawan TNI yang saat ini mengendap dan tak kunjung dibahas oleh MPR RI, Adi menyebut hal itu sebagai hal yang lumrah. Menurutnya, parlemen di Indonesia memiliki watak untuk menunda pembahasan. Dia memberikan contoh sejumlah produk perundangan hingga amar putusan Mahkamah Konstitusi yang tak kunjung dijalankan dan dibiarkan tanpa kejelasan.

“Karena itu tidak terlampau prioritas, ada banyak undang-undang yang nggak segera dibahas di DPR,” ujarnya.

Dibanding harus susah payah berkomunikasi dengan MPR/DPR, Adi menyarankan Gibran untuk lebih banyak berbincang kepada para tokoh sepuh mantan prajurit yang menghendaki pemakzulannya. Dia menilai langkah tersebut lebih efektif seperti yang dilakukannya saat menyambangi Try Sutrisno.

“Sebenarnya yang paling banyak berkepentingan adalah para purnawirawan itu dan seharusnya mereka yang paling aktif untuk menanyakan progres surat mereka,” terangnya.