Gaji PNS 2026 Tak Naik, Sri Mulyani: Fokus Anggaran ke Prioritas Nasional - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memastikan belum ada rencana menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pada tahun 2026. Selain itu, rekrutmen CPNS baru juga belum dibuka.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, sebagian besar anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan difokuskan untuk program prioritas nasional.

"Untuk gaji (kenaikan gaji PNS 2026), kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, dikutip Sabtu (17/8/2025).

Baca juga: Gaji PNS Bakal Stagnan di 2026, Kapan Terakhir Kali Naik?

Fokus pada Program Prioritas Presiden

Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2026 akan difokuskan untuk menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"MBG saja naik Rp 330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar," kata dia.

Anggaran pemerintah pusat (BPP) ditargetkan Rp 3.136,5 triliun atau tumbuh 17,8 persen dari tahun sebelumnya.

Baca juga: Said Abdullah Soroti RAPBN 2026, Dorong Investasi Swasta untuk Percepat Pemulihan

Belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 1.498,3 triliun, sedangkan belanja non-K/L Rp 1.638,2 triliun.

Sementara itu, anggaran transfer ke daerah (TKD) turun 24,8 persen menjadi Rp 650 triliun.

Menurut Sri Mulyani, pengurangan TKD dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal nasional sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah.

Lihat Foto

Baca juga: Kenapa Gaji PNS 2026 Tak Naik? Ini 8 Program Prioritas Prabowo

Rekrutmen CPNS Belum Dibuka

Terkait rekrutmen CPNS, Sri Mulyani menyebut pemerintah belum melakukan kajian.

"Ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan. Jadi untuk hal itu kita belum melakukan eksersis terutama untuk recruitment," ujarnya.

Pemerintah akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk menghitung kebutuhan pegawai kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

"Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi, nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga, dan terutama juga dari daerah. Namun, juga pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan," tambah dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Tidak Ada Rekrutmen dan Kenaikan Gaji PNS 2026

Postur APBN 2026

Postur RAPBN 2026 dirancang dengan defisit Rp 636,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Total belanja negara ditargetkan sebesar Rp 3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025.

Pendapatan negara diproyeksikan Rp 3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen. Pertumbuhan ini terutama didorong penerimaan pajak yang ditargetkan naik 13,5 persen menjadi Rp 2.357,7 triliun.

Baca juga: Prabowo Sebut Anggaran Pendidikan Tahun 2026 Rp 757,8 Triliun: Terbesar Sepanjang Sejarah

Penerimaan kepabeanan dan cukai diproyeksikan tumbuh 7,7 persen menjadi Rp 33,43 triliun.

Dengan demikian, total penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2026 ditetapkan Rp 2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp 455 triliun atau turun 4,7 persen dari outlook 2025 akibat hilangnya penerimaan dari dividen BUMN yang dialihkan ke BPI Danantara.

Baca juga: Tak Ada Kenaikan Gaji PNS di APBN 2026, Ini Rincian Terbaru

Riwayat Kenaikan Gaji PNS

Kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan pada 1 Januari 2024 sebesar 8 persen untuk seluruh golongan. Meski sempat muncul isu kenaikan 16 persen pada April 2025, pemerintah belum menetapkan kebijakan baru untuk 2026.

Presiden Prabowo Subianto juga tidak menyinggung kenaikan gaji PNS dalam pidato pengantar RAPBN 2026. Fokusnya lebih pada gaji guru, dosen, dan tunjangan profesi guru non-PNS.

"Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp 178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai," kata Prabowo, dikutip dari pidato kenegaraan.

Baca juga: Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, jika kepala negara tidak menyinggung kenaikan gaji PNS, kemungkinan besar kebijakan itu memang tidak akan diterapkan pada 2026.

"Berarti apa yang tidak disampaikan (di pidato), ya di situ enggak ada," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

(Tim Redaksi: Isna Rifka Sri Rahayu, Sakina Rakhma Diah Setiawan, Muhammad Idris)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sri Mulyani Belum Berencana Naikkan Gaji PNS Tahun Depan, Kenapa? dan Maaf untuk PNS, Tak Ada Kenaikan Gaji 2026, Prabowo Fokus Program Ini