- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (

), Shinta Kamdani mengatakan, hingga saat ini Pemerintah tengah melakukan

lanjutan terkait implementasi

yang ditetapkan 19%.Meski rencananya tarif tersebut akan berlaku mulai awal Agustus ini, Shinta mengaku beberapa komoditas seperti kopi, mineral kritis seperti nikel, dan komoditas yang tidak diproduksi di AS lainnya, tengah diajukan agar bebas tarif menjadi 0%.

"Pemerintah masih mengupayakan apakah ada komoditas tertentu yang mungkin kita masih mendapatkan penurunan lagi tarif tersebut. Malahan mungkin bisa sampai 0 persen, untuk mineral kritis, kopi, atau komoditas lain yang tidak diproduksi Amerika," ujarnya saat ditemui di Lanud Halim, Jumat (8/8/2025).

Baca Juga: Prabowo: Kita Hadapi Tarif AS dengan Tenang, Tidak Emosional

Shinta menilai, saat ini masih ada kesempatan untuk Indonesia melakukan negosiasi kembali dengan Amerika terkait penetapan tarif. Mungkin angka yang dikenakan 19% saat ini tidak berubah, namun aturan turunan untuk pengecualian beberapa produk masih punya peluang didiskusikan.

"Jadi itu masih ada upaya untuk mendapatkan penurunan, lebih banyak dari segi tarif. Jadi memang masih berjalan, saat ini yang dikenakan yang jelas adalah barang yang kena MFN (tarif bea masuk), itu 19 persen," tambahnya.

Kesempatan sebelumnya, Ketua Bidang Perdagangan DPN Apindo, Anne Patricia Susanto menilai posisi tarif yang dikenakan untuk Indonesia saat ini lebih kompetitif jika dibandingkan tarif yang ditetapkan untuk beberapa negara, seperti Thailand 36%, Laos 40%, atau Vietnam 20%.

Anne mengatakan, APINDO kemajuan diplomasi harus diiringi dengan pembenahan menyeluruh di dalam negeri. Sebab daya saing ekspor tidak hanya bergantung pada tarif semata, sehingga yang perlu diperhatikan juga adalah kepastian dan kemudahan berusaha di dalam negeri, efisiensi biaya logistik, efisiensi energi, hingga regulasi dan infrastruktur yang mendukung.

Baca Juga: Berapa Tarif Impor Trump ke Malaysia? Nilai Kesepakatan Capai Rp2,45 Kuadriliun

"Sejumlah negara pesaing kita di kawasan saat ini masih dalam proses negosiasi dengan pemerintah AS. Karena itu, kita perlu terus mencermati secara saksama posisi akhir kompetitor kita, yang bisa saja mengubah konstelasi persaingan kawasan dalam waktu dekat," katanya.

(akr)