Presiden Prabowo Subianto menargetkan tidak ada defisit anggaran lagi pada 2027 atau 2028.

Advertisement

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menargetkan tidak ada defisit anggaran lagi pada 2027 atau 2028. Prabowo membacakan asumsi makro sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah mematok anggaran belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun untuk tahun depan.  

Angka tersebut masih lebih besar dari pendapatan negara, yang ditarget sebesar Rp 3.147,7 triliun dalam RAPBN 2026. Sehingga, APBN masih akan mencatatkan defisit Rp 638,8 triliun, atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di tahun depan. 

Prabowo mengatakan, RAPBN 2026 ditopang oleh pembiayaan yang hati-hati, inovatif, dan berlanjut. Ia pun berjanji, pemerintahan yang dipimpinnya bakal terus melaksanakan efisiensi anggaran. Dengan tujuan, belanja negara tidak lagi lebih besar dari pendapatan negara pada beberapa tahun mendatang. Prabowo pun target Indonesia tidak lagi defisit APBN pada 2027 atau 2028. 

Terkait target ini, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita menilai target pemerintah untuk mencapai APBN tanpa defisit pada 2027-2028 secara teori dapat dilakukan. Namun, ia menyoroti tantangan besar dalam penerapannya di lapangan.

"Secara prinsipil itu bisa dilakukan karena zaman Soeharto juga lama kita memakai balance budget. Budget berimbang dimana penerimaan dan belanja negara ditetapkan secara sama sehingga tidak ada defisit," ujar Ronny kepada Liputan6.com, Jumat (15/8/2025).

Langkah Mencapai Target Tersebut

Menurutnya, langkah paling mendasar untuk mewujudkan target tersebut adalah menyesuaikan belanja pemerintah dengan penerimaan negara. Namun, hal ini akan memerlukan pengorbanan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama jika pemerintah memangkas belanja yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan.

Ronny juga menyoroti tantangan politis, di mana pemerintah dan DPR selama ini jarang menurunkan belanja negara. 

"Mampu nggak Prabowo mendorong kesepakatan itu DPR nanti bahwa kita akan menetapkan anggaran balance budget, dimana belanja yang kita create di tahun depan itu disesuaikan dengan proyeksi penerimaan negara," katanya.

Advertisement

Pendapatan Negara

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan pendapatan negara, namun kebijakan insentif yang mengurangi penerimaan saat ini menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, jika insentif dicabut pada 2027, dampaknya terhadap konsumsi masyarakat juga harus diperhitungkan.

Ronny menilai, tanpa strategi jelas yang mampu menekan belanja sekaligus meningkatkan penerimaan negara, target APBN tanpa defisit berpotensi sulit dicapai, terutama jika pola kebijakan fiskal yang berlaku saat ini tetap dipertahankan hingga 2027.