JK: Anggota DPR Jangan Bicara Asal dan Hina Masyarakat - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla memperingatkan anggota DPR untuk tidak asal-asalan dalam berbicara serta tidak menghina masyarakat saat menanggapi kritik dan keresahan publik.

JK, sapaan akrabnya, berpandangan bahwa ucapan para anggota dewan merupakan penyebab maraknya unjuk rasa yang bergulir di berbagai daerah.

"Tentunya bagi para pejabat, para anggota DPR, untuk menahan diri, menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Ini semua yang menjadi penyebab dari masalah," kata Jusuf Kalla dalam keterangan video, Jumat (29/8/2025).

Baca juga: Parpol Didesak Copot Anggota DPR yang Picu Kemarahan Rakyat

Ia memahami masyarakat, termasuk pengemudi ojek online, merasa marah karena salah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21 tahun), tewas dilindas rantis barracuda yang dikendarai polisi.

Namun, ia meminta masyarakat untuk menahan diri karena ekonomi bisa terganggu bila keributan terus terjadi.

"Kalau kota bergejolak seperti ini, maka kehidupan ekonomi akan berhenti. Kita memahami perasaan para pengemudi ojol yang temannya kena musibah. Tapi apabila kota begini ribut, maka pekerjaannya akan bermasalah," ucap JK.

Baca juga: Tingkah Laku dan Pernyataan Anggota DPR yang Buat Rakyat Marah…

"Bisa menimbulkan juga pendapatannya berkurang dan tentu berakibat jauh pada kehidupan masing-masing," imbuh dia.

Di samping itu, JK meminta masyarakat untuk menjaga ketertiban lingkungan.

"Agar masyarakat menjaga lingkungan masing-masing. Karena masalah begini akan berakibat banyak. Kita memahami itu bahwa kita semua akan kena masalah," kata JK.

Baca juga: DPR Respons Demonstrasi: Tiadakan Rapat Kerja, Pegawai WFH, hingga Pakai Pelat Sipil

Anggota DPR bikin gaduh

Diketahui, sejumlah anggota DPR RI menjadi sorotan saat merespons masyarakat yang memberikan kritik lewat media sosial maupun aksi demonstrasi di depan DPR RI.

Adapun kritikan masyarakat itu awalnya merespons soal isu gaji dan tunjangan jumbo anggota Dewan yang menjadi perdebatan publik.

Beberapa anggota Dewan memberikan klarifikasi soal tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan yang diterimanya, tetapi justru memanaskan suasana.

Baca juga: Nafa Urbach Dukung Tunjangan Rp 50 Juta: Itu Kompensasi untuk Ngontrak

Sebut saja anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nafa Urbach yang mendukung pemberian tunjangan tersebut supaya bisa mengontrak rumah di sekitar Gedung DPR.

“Anggota Dewan itu kan enggak orang Jakarta semua, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia. Nah, mereka diwajibkan kontrak rumahnya dekat-dekat Senayan supaya memudahkan menuju DPR,” kata Nafa, dalam siaran langsung di media sosial.

Dia bahkan membandingkan dengan dirinya yang tinggal di Bintaro dan harus bergulat dengan kemacetan setiap kali menuju Senayan.

Baca juga: Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Buntut Pernyataan Tolol?

Publik menilai Nafa gagal membaca situasi lewat pernyataannya itu hingga akhirnya meminta maaf.

Kemudian, muncul pernyataan pedas Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kepada publik yang mengkritik DPR.

Sahroni melontarkan kalimat yang kian memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan “Bubarkan DPR” di media sosial.

Baca juga: Sahroni Jelaskan soal Orang Tolol Sedunia Saat Respons Tuntutan Bubarkan DPR

“Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).

"Kenapa? Kita ini memang orang pintar semua? Enggak. Bodoh semua kita, tetapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita," sambung dia.

Ucapan itu sontak memicu gelombang kecaman baru karena Sahroni dinilai merendahkan rakyat yang tengah meluapkan kekecewaan.

Baca juga: Driver Ojol Dilindas Mobil Brimob, Pengamat: Polisi Tak Belajar dari Pengalaman

Demo

Pernyataan para anggota dewan ini ditengarai memantik kemarahan publik sehingga menggelar sejumlah aksi unjuk rasa di sejumlah daerah, termasuk di Gedung DPR pada Senin (25/8/2025) dan Kamis (28/8/2025).

Kondisi ini semakin bergejolak setelah insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta pada Kamis malam kemarin.

Aksi unjuk rasa ini pun meluas tidak sekadar memprotes tunjangan para anggota dewan, melainkan juga menuntut keadilan atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat.