Pati Bersiap Demo Besar Jilid 2 pada 25 Agustus Pekan Depan, Aliansi Targetkan 50 Ribu Massa - Kompas TV

PATI, KOMPAS.TV - Gelombang protes terhadap Bupati Pati Sudewo, belum mereda. Warga kembali berencana menggelar aksi besar-besaran pada Senin (25/8/2025) pekan depan kembali di kawasan Alun-Alun Pati.

Berbeda dengan demonstrasi 13 Agustus lalu, fokus tuntutan kali ini adalah mendesak DPRD Pati segera menuntaskan pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket dan mengambil langkah pemakzulan terhadap Sudewo selaku bupati.

Ahmad Husein, tokoh yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, menyatakan dirinya kembali menggerakkan massa, namun kini mengatasnamakan kelompok Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu.

“Namanya Masyarakat Pati Timur Bersatu. Tapi mewakili seluruh masyarakat Pati. Rencananya ada 50 ribu orang yang demo. Surat pemberitahuan ke Polresta mungkin kami kirimkan besok (hari ini-red). Kami akan mendesak DPRD Pati segera lengserkan Sudewo,” ujar Husein, Senin (18/8) malam seperti mengutip Kompas.com.

Husein menjelaskan penggunaan nama aliansi berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah membuat kesepakatan dengan Polresta Pati untuk tidak melakukan aksi lagi sampai Pansus DPRD selesai bekerja. Kesepakatan itu ditandatangani oleh dua koordinator, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, sebagai syarat pembebasan 22 orang demonstran yang ditahan pada aksi sebelumnya.

Baca Juga: Jawab Mendagri Tito soal Isu Demo Lanjutan Warga Pati Tuntut Bupati Sudewo Mundur

“Benar ada kesepakatan itu. Karena itulah saya mengatasnamakan kelompok dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu,” jelasnya.

Antisipasi Penyusup dan Kericuhan

Husein juga mengingatkan para peserta aksi untuk tidak bertindak anarkis. Ia menyebut sudah mendapat informasi adanya pihak tertentu yang akan menyusup untuk memicu kericuhan seperti pada aksi 13 Agustus lalu.

“Bahkan saya dengar akan ada penyusup yang bikin kericuhan dengan bawa bom molotov. Saya harap jangan sampai terjadi seperti itu. Saya minta yang ikut demo besok jangan rusak fasilitas umum dan jangan anarkis. Antisipasinya, kalau ada yang ricuh, Polresta Pati harus langsung tangkap,” tegas Husein.

Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sebelumnya menjadi penggerak aksi 13 Agustus memilih mendirikan posko permanen di depan pintu gerbang selatan Gedung DPRD Pati sejak Senin (18/8) petang. Posko ini berfungsi untuk mengawal proses Pansus Hak Angket serta menampung aspirasi warga yang mengaku menjadi korban kebijakan Bupati Sudewo maupun tindakan represif aparat.

Hanif, koordinator posko, menegaskan pihaknya tak bisa melarang jika ada kelompok masyarakat lain yang ingin menggelar demonstrasi.

Kami memberikan ruang untuk
Anda menulis

Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.

Daftar di sini

“Kalau ada aksi lagi, bukan dikoordinasikan oleh aliansi kami yang kemarin menginisiasi aksi demo 13 Agustus. Kami sudah ada kesepakatan, fokus kami sekarang mengawal Pansus Hak Angket,” ujarnya.

Hanif juga mengungkapkan rencana pengawalan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Sudewo hingga ke KPK.

“Nanti rencananya ada posko lagi yang didirikan untuk pengawalan kasus Sudewo di KPK. Akan ada yang berangkat ke Jakarta, tapi waktunya kapan masih kami diskusikan lagi,” jelasnya.

Mendagri Tito: "Jangan Anarkis"

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut menanggapi perkembangan situasi di Pati. Ia menegaskan masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, tetapi mengingatkan agar aksi berjalan tertib tanpa kekerasan.

“Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan,” kata Tito usai menghadiri acara Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/8) mengutip Antara.

Baca Juga: Pakar Sebut 3 Pembelajaran dari Usulan Pemakzulan Bupati Pati: Berpikir Dulu Sebelum Bertindak

Ia mencontohkan, kasus serupa pernah terjadi di Jember ketika DPRD memproses pemakzulan bupati, namun roda pemerintahan tetap berlangsung. Tito menegaskan, keputusan akhir terkait pemakzulan Bupati Sudewo tetap berada di tangan Mahkamah Agung.

Selain itu, Tito juga memberi peringatan langsung kepada Sudewo.

“Saya ingatkan agar Bupati Sudewo lebih santun saat berkomunikasi dengan masyarakat,” ujar mantan Kapolri itu.