Prabowo Minta Partai Koalisi Berani Koreksi: Tak Boleh Ada yang Merasa Lebih Kuat dari Hukum - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto tak hanya meminta partai politik yang berada di luar pemerintah untuk berani mengkritik atau melakukan pengawasan, tetapi juga terhadap partai dalam koalisi pendukung pemerintahan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (15/8/2025).

Prabowo meminta partai koalisi untuk tak ragu mengawasi hingga mengkritik pemerintah. Sebab, dia menegaskan bahwa tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum.

"Saya juga minta dari koalisi kita. Tetap, di dalam koalisi, harus berani mengawasi, harus berani mengoreksi, tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum, tidak boleh ada yang merasa tidak dapat diatur, tidak dapat di periksa,” kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Kita Akan Berhasil sebagai Negara Merdeka kalau Rakyat Sejahtera

Sebelumnya, Kepala Negara mengatakan bahwa persatuan penting untuk membangun bangsa yang berdaulat dan mensejahterakan rakyat.

Untuk itu, Prabowo mengatakan, meskipun berbeda-beda tetapi harus tetap bekerja sama mencapai tujuan bangsa dalam mengisi kemerdekaan.

Apalagi, Prabowo menyebut, Indonesia dikatakan berhasil sebagai negara merdeka jika rakyatnya sejahtera.

"Kita akan berhasil sebagai negara merdeka kalau rakyat kita sejahtera. Karena itu, marilah kita bekerja sama. Kita berbeda-beda boleh tapi satu tujuan kita, silahkan yang berada di luar pemerintah tidak ada masalah, terima kasih, kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik walaupun kadang-kadang kritik itu menyesakan juga tapi enggak ada masalah. Jangan berhenti kritik,” ujarnya.

Baca juga: Pidato Lengkap Kenegaraan Prabowo Perdana di Sidang Tahunan MPR RI

Sebagaimana diketahui, tujuh partai politik di Parlemen merupakan koalisi pendukung pemerintah, yakni Partai Gerindra, Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara itu, satu-satu partai parlemen yang memilih berada di luar pemerintahan adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Namun, PDI-P sebagaimana hasil Kongres ke-6 di Bali pada Juli 2025, memutuskan bukan sebagai oposisi atau koalisi pemerintah. Melainkan, menjadi partai penyeimbang dalam pemerintahan.

Baca juga: Prabowo Pamer Capaian Kebijakan Luar Negeri di Sidang Tahunan MPR

Aksi Paspampres Menjaga Prabowo, Jaga Jarak dan Mata Waspada!