JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melindungi pihak-pihak yang bermain dan mencari keuntungan dari praktik tambang ilegal, termasuk para kader Partai Gerindra yang dipimpinnya.
Prabowo justru menyarankan para kader Gerindra agar segera mengajukan diri sebagai justice collaborator bila mereka terlibat dalam praktik tambang ilegal.
"Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, cepat-cepat. Kalau Anda terlibat, Anda jadi justice collaborator," kata Prabowo dalam sidang tahunan MPR, Jumat (15/8/2025).
Baca juga: Prabowo Janji Tak Lindungi Oknum Gerindra jika Terlibat Tambang Ilegal
Baca juga Para Jenderal AS Terlibat Rencana Eropa Kirim 10.000 Tentara ke Ukraina | Halaman Lengkap logo-apps-sindo Makin mudah baca berita nasional dan internasional. Kanal MNC Portal Live TV MNC Networks Syarifudin Sabtu, 06 September 2025 - 09:19 WIB Para Jenderal AS Terlibat... Tentara NATO berada di kendaraan lapis baja. Foto/Global Look Press / Dominika Zarzycka WASHINGTON - Para pejabat tinggi militer Amerika Serikat (AS) telah terlibat dalam penyusunan rencana "jaminan keamanan" untuk Kiev yang didukung Paris dan London. Jaminan itu melibatkan pengerahan pasukan besar-besaran ke Ukraina. Wall Street Journal (WSJ) melaporkan hal itu pada hari Kamis (4/9/2025), mengutip seorang diplomat Eropa. Skema yang disusun terutama oleh beberapa panglima militer Eropa tersebut mencakup dua kelompok pasukan yang akan dikirim ke Ukraina, menurut laporan tersebut. Salah satunya akan bertugas melatih dan membantu militer Ukraina, sementara yang kedua akan berfungsi sebagai "pasukan penenang" bagi Kiev. Pasukan tersebut akan dikerahkan setelah Moskow dan Kiev mencapai kesepakatan damai. Sebanyak 26 negara sepakat berkontribusi pada "jaminan keamanan" bagi Ukraina dengan berbagai cara, menurut Presiden Prancis Emmanuel Macron awal pekan ini setelah pertemuan yang disebut "koalisi yang bersedia", kelompok pendukung Kiev dari Eropa. Komitmen saat ini akan memungkinkan pengerahan lebih dari 10.000 tentara ke wilayah Ukraina, kata sumber WSJ. Sumber itu menambahkan rencana tersebut "menerima masukan dari beberapa jenderal AS," termasuk kepala Komando Operasi Sekutu NATO AS. Tingkat keterlibatan AS yang pasti dalam skema ini masih belum jelas, menurut laporan itu, seraya menambahkan belum ada pernyataan yang jelas mengenai masalah ini dari Presiden Donald Trump. Rusia telah berulang kali menyatakan penolakan kerasnya terhadap pengerahan pasukan NATO ke wilayah Ukraina. Pada hari Jumat, Presiden Vladimir Putin memperingatkan tentara asing akan menjadi sasaran pasukan Rusia selama permusuhan atau tidak akan ada gunanya jika perjanjian damai yang sejati tercapai. Ia menambahkan, "penyeretan Ukraina ke NATO oleh Barat merupakan salah satu penyebab konflik" dan mengatakan setiap penyelesaian harus mencakup jaminan keamanan bagi Rusia dan Ukraina. NBC News juga melaporkan pada hari Jumat bahwa pendukung Kiev di Eropa menginginkan pasukan dari negara-negara non-NATO seperti Bangladesh atau Arab Saudi untuk dikirim ke "zona penyangga" antara Rusia dan Ukraina yang diawasi oleh AS jika terjadi kesepakatan damai. Baca juga: Diancam UEA, Netanyahu Hapus Rencana Israel Caplok Tepi Barat (sya) wa-channel Follow WhatsApp Channel SINDOnews untuk Berita Terbaru Setiap Hari Follow Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga! Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya Infografis Inggris-Prancis Siap... Inggris-Prancis Siap Pimpin Koalisi Tentara ke Ukraina -- Sindonews
"Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi saudara-saudara," imbuh dia.
Megawati Tak Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Namanya Tak Disebut dalam Pembukaan
Peringatan itu disampaikannya usai ia menerima laporan bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal.
Baca juga Denny Sumargo Banjir Kritik Netizen Usai Edit Foto Nuansa Merah Putih, Bukan Pink Hijau - Okezone
Potensi kerugian negara yang dikeruk dari tambang ilegal itu mencapai Rp 300 triliun.
Oleh karena itu Prabowo memperingatkan semua pihak, termasuk para orang besar dan orang-orang kuat agar tidak bermain api.
Baca juga: Prabowo Peringatkan Jenderal TNI-Polri yang Terlibat Tambang Ilegal
"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," tutur Prabowo.
Ia mengaku sudah khatam atas ulah aparat mengingat dirinya adalah mantan tentara.
"Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara. Jadi junior-junior itu jangan macam-macam, ya. Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi, kita legalkan. Kita atur. Kita legalkan, tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundup, nyelundup ratusan triliun," kata Prabowo.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
/data/photo/2025/08/15/689eb11224cc6.jpg)