Puan Soroti Fenomena Kritik Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece - Beritasatu

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani menyoroti fenomena kritik dari rakyat terhadap pemerintah yang viral di media sosial, seperti ‘Indonesia Gelap, kabur aja dulu, hingga bendera One Piece. Menurutnya, kritik itu bagian dari demokrasi dan harus disikapi secara bijaksana.

“Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik,” kata Puan dalam pidato di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

Puan mengatakan kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik.

“Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti ‘kabur aja dulu’, sindiran tajam ‘Indonesia Gelap’, lelucon politik ‘negara Konoha’, hingga simbol-simbol baru seperti ‘bendera One Piece’, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital,” ujar Puan.

Menurutnya, fenomena ini menunjukkan aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. 

“Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan, karena itu yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka,” ujarnya.

Puan mengatakan apa pun bentuk dan isi kritik yang disampaikan rakyat tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan. Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama.

“Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan, akan tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan,” kata Puan.

Menurutnya, ruang kritik harus digunakan sebagai sarana untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu