Senin, 15 September 2025 - 15:00 WIB

Sejumlah warga Israel mendukung perjuangan Palestina di Gaza. Foto/Oren Ziv/+972 Magazine

A

A

A

JAKARTA - Di tengah dentuman roket dan serangan udara yang menghantam Gaza, Israel menggambarkan dirinya sebagai bangsa yang solid mendukung operasi militer. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan nuansa lain: ada warga Israel, meski jumlahnya minoritas, yang menolak narasi resmi pemerintah.

Mereka turun ke jalan, membawa spanduk “Stop the Genocide” atau “Not in Our Name”, bahkan menyerukan gencatan senjata demi warga Gaza.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting: mengapa ada warga Israel yang justru bersimpati pada perjuangan rakyat Palestina, bahkan ketika negaranya berada dalam konflik bersenjata? Ada tiga alasan utama.

Baca Juga: Ini 10 Negara yang Tetap Menentang Pendirian Negara Palestina, Salah Satunya Tetangga Indonesia

Serangan balasan Israel ke Gaza setelah 7 Oktober 2023 menimbulkan korban sipil yang sangat besar. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 40.000 warga Palestina tewas sejak awal perang, mayoritas perempuan dan anak-anak. Versi Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 60.000 warga Palestina tewas.

Kondisi ini memicu gelombang protes kemanusiaan dari sebagian warga Israel. Organisasi hak asasi manusia lokal seperti B’Tselem dan Physicians for Human Rights-Israel (PHRI) secara terbuka menuduh pemerintah melakukan kejahatan perang di Gaza.

Para aktivis yang kerap turun ke jalan membawa poster bertuliskan “End the Gaza Genocide” dan “Ceasefire Now”. Pesan mereka sederhana: penderitaan Gaza bukan sekadar isu politik, tetapi tragedi kemanusiaan yang tidak bisa diabaikan.

Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 mengguncang Israel. Ribuan warga kehilangan keluarga, dan ratusan disandera. Bagi banyak warga, kejadian itu adalah bukti kegagalan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam menjaga keamanan nasional.

Alih-alih fokus pada pembebasan sandera, pemerintah Netanyahu justru memperluas operasi militer di Gaza. Ribuan warga Israel kemudian berdemonstrasi menuntut kesepakatan gencatan senjata demi penyelamatan sandera.

Fenomena ini melahirkan krisis kepercayaan: sebagian warga mulai melihat bahwa solusi militer tanpa akhir bukan jawaban. Mereka menyimpulkan, satu-satunya jalan keluar adalah mendukung upaya damai—bahkan jika itu berarti mengakui hak-hak rakyat Palestina.

Beberapa akademisi Israel menulis di media internasional bahwa perdamaian jangka panjang hanya mungkin tercapai jika Israel mengakui aspirasi Palestina. Sikap ini bukan sekadar kritik, melainkan bentuk dukungan terhadap perjuangan politik rakyat Gaza.

Sekitar 2 juta warga Israel adalah keturunan Arab Palestina. Mereka memegang kewarganegaraan Israel, tetapi tetap memiliki ikatan budaya, bahasa, dan sejarah dengan warga Gaza maupun Tepi Barat.

Ketika Gaza dibombardir, komunitas Arab Israel menjadi kelompok yang paling lantang bersuara. Mereka menggelar protes solidaritas dan menyerukan penghentian blokade kemanusiaan.

Riset Tel Aviv University menunjukkan mayoritas Arab Israel mendukung solusi damai berbasis hak rakyat Palestina, berbeda jauh dengan opini mayoritas Yahudi Israel yang masih condong ke pendekatan militer.

Dengan identitas ganda—sebagai warga Israel sekaligus bagian dari bangsa Palestina—komunitas Arab Israel menjembatani suara perlawanan dari dalam Israel. Mereka tidak hanya mengkritik perang, tetapi juga menyatakan dukungan eksplisit terhadap perjuangan Gaza.

•Jumlah mereka sekitar 20% dari populasi Israel (sekitar 2 juta orang).
•Mereka memiliki kewarganegaraan Israel, tetapi identitas budaya, bahasa, dan sejarah mereka terhubung dengan bangsa Palestina.
•Arab Israel paling konsisten menunjukkan solidaritas: menggelar aksi protes menentang perang Gaza dan menyuarakan tuntutan agar blokade kemanusiaan dihentikan.
•Partai politik Arab Israel seperti Balad atau Hadash-Ta’al juga sering mengkritik kebijakan militer Israel dan menuntut pengakuan hak-hak Palestina.

•Aktivis kiri di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem kerap menggelar protes dengan slogan “Not in Our Name” atau “End the Gaza Genocide”.
•Mereka bukan pro-Hamas, tetapi menolak kebijakan militer Netanyahu yang dianggap menghukum seluruh rakyat Gaza.
•Contoh kelompok kiri ini antara lain Standing Together (Omdim Beyachad)—koalisi Arab-Yahudi terbesar di Israel yang menyerukan penghentian perang dan gencatan senjata. Ada juga Anarchists Against the Wall, kelompok radikal anti-okupasi yang sejak lama menolak pendudukan Israel atas Palestina.

•B’Tselem, yang menyebut kebijakan Israel di Gaza sebagai kejahatan perang dan genosida.
•Physicians for Human Rights-Israel (PHRI), yang mengecam penghancuran sistem kesehatan Gaza.
•Breaking the Silence, organisasi veteran militer Israel yang membocorkan kesaksian tentang kekerasan di wilayah pendudukan. Mereka menolak perang tanpa batas yang menimbulkan korban sipil.

•Sejumlah profesor Israel menulis opini di media internasional yang menegaskan bahwa perdamaian hanya bisa tercapai jika aspirasi Palestina diakui.
•Seniman dan penulis progresif menolak menjadi bagian dari propaganda perang, bahkan ikut serta dalam aksi solidaritas internasional.

•Gerakan ini, yang berisi ribuan warga Israel, kerap berdemonstrasi menuntut kesepakatan gencatan senjata demi pembebasan sandera oleh Hamas.
•Meskipun motivasinya adalah soal sandera, banyak peserta protes yang kemudian juga menyuarakan penghentian perang demi menyelamatkan warga Gaza.

(mas)