4 Negara Anggota Tetap DK PBB yang Dukung Palestina Merdeka - SINDOnews.com
3 min read
4 Negara Anggota Tetap DK PBB yang Dukung Palestina Merdeka
Jum'at, 26 September 2025 - 14:54 WIB
A
A
A
JAKARTA - Anggota Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB saat ini adalah Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Inggris dan Prancis. Dari lima negara pemilik hak veto DK PBB itu, kini hanya Amerika yang masih menolak mengakui Negara Palestina.
Perang brutal Israel yang memicu krisis kemanusiaan di Gaza telah mengangkat kembali isu kemerdekaan Palestina di forum internasional. Inggris dan Prancis yang sebelumnya mendukung Israel kini membuat sejarah dengan berbalik mengakui Negara Palestina.
Pembalikan sikap Inggris dan Prancis juga menarik negara-negara Barat lainnya, seperti Australia, Kanada, Portugal, Luksemburg, dan lainnya untuk membuat pengakuan serupa.
Baca Juga: Takut Ditangkap, Pesawat PM Israel Netanyahu Hindari Sebagian Besar Langit Eropa
September ini menjadi bulan dukungan yang luar biasa untuk Negara Palestina, sekaligus menjadi bulan pahit bagi Israel yang mengumbar ancaman akan mengubur mimpi pendirian Negara Palestina dengan niatnya untuk mencaplok Tepi Barat.
Perang brutal Israel yang memicu krisis kemanusiaan di Gaza telah mengangkat kembali isu kemerdekaan Palestina di forum internasional. Inggris dan Prancis yang sebelumnya mendukung Israel kini membuat sejarah dengan berbalik mengakui Negara Palestina.
Pembalikan sikap Inggris dan Prancis juga menarik negara-negara Barat lainnya, seperti Australia, Kanada, Portugal, Luksemburg, dan lainnya untuk membuat pengakuan serupa.
Baca Juga: Takut Ditangkap, Pesawat PM Israel Netanyahu Hindari Sebagian Besar Langit Eropa
September ini menjadi bulan dukungan yang luar biasa untuk Negara Palestina, sekaligus menjadi bulan pahit bagi Israel yang mengumbar ancaman akan mengubur mimpi pendirian Negara Palestina dengan niatnya untuk mencaplok Tepi Barat.
4 Negara Anggota Tetap DK PBB Pendukung Palestina Merdeka
1. Rusia
Uni Soviet, yang sekarang Rusia, langsung mengakui deklarasi kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988 yang diumumkan di Aljir oleh Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Setelah bubarnya Uni Soviet, Federasi Rusia tetap melanjutkan pengakuan itu.
Rusia tercatat sebagai salah satu negara yang paling awal mengakui Negara Palestina. Moskow secara konsisten mendorong solusi dua negara—Israel dan Palestina—berbasis resolusi PBB dan hukum internasional.
Dukungan Rusia juga sering ditampilkan sebagai tandingan terhadap pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Namun, dukungan ini tidak lepas dari kepentingan geopolitik, di mana Rusia kerap menggunakan isu Palestina sebagai kartu diplomasi dalam hubungannya dengan dunia Arab dan Islam.
Rusia tercatat sebagai salah satu negara yang paling awal mengakui Negara Palestina. Moskow secara konsisten mendorong solusi dua negara—Israel dan Palestina—berbasis resolusi PBB dan hukum internasional.
Dukungan Rusia juga sering ditampilkan sebagai tandingan terhadap pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Namun, dukungan ini tidak lepas dari kepentingan geopolitik, di mana Rusia kerap menggunakan isu Palestina sebagai kartu diplomasi dalam hubungannya dengan dunia Arab dan Islam.
2. China
Pada Desember 1988, China secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka, tidak lama setelah deklarasi di Aljir. Beijing juga mendukung Palestina sebagai anggota penuh PBB.
China berulang kali menegaskan bahwa ia mendukung berdirinya Negara Palestina merdeka berdasarkan peta perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Beijing juga aktif menyuarakan agar pengakuan Palestina tidak dihalangi komunitas internasional. Meski dukungannya kuat secara verbal, langkah konkret China cenderung berhati-hati.
Fokus utama China tetap pada stabilitas regional dan memperkuat citra sebagai negara adidaya yang mendukung dunia berkembang.
China berulang kali menegaskan bahwa ia mendukung berdirinya Negara Palestina merdeka berdasarkan peta perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Beijing juga aktif menyuarakan agar pengakuan Palestina tidak dihalangi komunitas internasional. Meski dukungannya kuat secara verbal, langkah konkret China cenderung berhati-hati.
Fokus utama China tetap pada stabilitas regional dan memperkuat citra sebagai negara adidaya yang mendukung dunia berkembang.
3. Prancis
Selama bertahun-tahun, Prancis bersikap hati-hati dan bahkan cenderung pro-Israel.
Namun pada Juli 2025, Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina di Sidang Umum PBB. Janji itu benar-benar dibuktikan, di mana Macron mendeklarasikan pengakuan untuk Negara Palestina pada 22 September lalu.
Langkah ini merupakan upaya memecah kebuntuan diplomasi, sekaligus merespons tekanan publik domestik dan internasional yang semakin keras akibat tragedi kemanusiaan di Gaza.
Meski demikian, implementasi pengakuan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti batas wilayah, hubungan dengan Israel, hingga dinamika politik internal Prancis.
Namun pada Juli 2025, Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina di Sidang Umum PBB. Janji itu benar-benar dibuktikan, di mana Macron mendeklarasikan pengakuan untuk Negara Palestina pada 22 September lalu.
Langkah ini merupakan upaya memecah kebuntuan diplomasi, sekaligus merespons tekanan publik domestik dan internasional yang semakin keras akibat tragedi kemanusiaan di Gaza.
Meski demikian, implementasi pengakuan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti batas wilayah, hubungan dengan Israel, hingga dinamika politik internal Prancis.
4. Inggris
Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina pada 21 September lalu, sebuah langkah historis yang terjadi setelah puluhan tahun mempertahankan sikap hati-hati dan pro-Israel.
Pemerintah Inggris menyebut pengakuan ini bagian dari komitmen menjaga masa depan solusi dua negara.
Pengakuan ini dimaksudkan untuk menghentikan perang di Gaza, menghentikan pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di Tepi Barat, serta reformasi internal di pemerintahan Palestina.
Langkah Inggris dipandang sebagai simbol penting, meski implementasinya penuh ketidakpastian. Menariknya, Inggris-lah yang menjadi "bidan" kelahiran Israel melalui Deklarasi Balfour 2 November 1917 dan terwujud dengan berdirinya Negara Israel tahun 1948.
Pemerintah Inggris menyebut pengakuan ini bagian dari komitmen menjaga masa depan solusi dua negara.
Pengakuan ini dimaksudkan untuk menghentikan perang di Gaza, menghentikan pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di Tepi Barat, serta reformasi internal di pemerintahan Palestina.
Langkah Inggris dipandang sebagai simbol penting, meski implementasinya penuh ketidakpastian. Menariknya, Inggris-lah yang menjadi "bidan" kelahiran Israel melalui Deklarasi Balfour 2 November 1917 dan terwujud dengan berdirinya Negara Israel tahun 1948.
(mas)