Yogyakarta, Beritasatu.com - Presiden Prabowo Subianto merombak kabinet dengan mengganti lima menteri pada Senin (8/9/2025). Keputusan mengejutkan ini dinilai sebagai langkah untuk meredam gejolak politik sekaligus mengembalikan kepercayaan publik.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr Tunjung Sulaksono menyebut reshuffle tersebut sebagai strategi Presiden dalam merespons dinamika politik, termasuk desakan dari gerakan 17+8 yang menuntut perbaikan kinerja dan transparansi.

Seusai Reshuffle, Pemerintah Diminta Fokus Ciptakan Lapangan Kerja

Ia merekomendasikan agar para menteri baru menghadirkan program cepat atau quick wins dalam 100 hari pertama, khususnya di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

“Menteri diimbau untuk menghindari pernyataan kontroversial yang justru dapat memicu kegaduhan baru. Kemampuan komunikasi politik dan public speaking harus terus ditingkatkan,” ujar Tunjung dalam keterangan resminya, Rabu (10/9/2025).

Menurutnya, ada tiga dampak utama dari reshuffle kabinet kali ini, yakni mendorong stabilitas politik, meningkatkan optimisme publik, serta membangun kembali legitimasi pemerintah. “Reshuffle ini mengirim pesan bahwa Presiden Prabowo serius melakukan perbaikan sesuai aspirasi rakyat,” katanya.

Tunjung menjelaskan, penggantian menteri bisa dilatarbelakangi tiga faktor utama yakni kinerja yang tidak optimal, kepentingan politik untuk meredam ketidakpuasan, dan alasan yuridis ketika pejabat terjerat kasus hukum.

“Meski demikian, reshuffle saja tidak cukup. Menteri baru harus segera menyelesaikan persoalan yang memicu kemarahan publik,” tegasnya.

Menpora Terkena Reshuffle, Dito Tak Tahu Pengganti Dirinya

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyebut gejolak demonstrasi pada akhir Agustus 2025 turut menjadi pertimbangan Presiden dalam melakukan perombakan kabinet.