AS Larang Delegasi Iran Belanja Saat Hadiri Sidang Umum PBB - detik
Dunia Internasional,
AS Larang Delegasi Iran Belanja Saat Hadiri Sidang Umum PBB
Otoritas Amerika Serikat (AS) memberlakukan pembatasan ketat terhadap delegasi Iran yang menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan ini. Washington tidak hanya membatasi pergerakan delegasi Iran, tetapi juga melarang akses ke toko grosir dan barang-barang mewah.
Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Pigott, seperti dilansir Reuters, Selasa (23/9/2025), mengatakan bahwa langkah semacam itu bertujuan untuk "memaksimalkan tekanan" terhadap kepemimpinan ulama yang berkuasa di Iran.
Pigott menuduh pemimpin Teheran membiarkan para pejabat menikmati belanja mewah di luar negeri, sementara rakyat Iran menghadapi "kemiskinan, infrastruktur yang buruk, dan kekurangan air serta listrik".
Para pemimpin dunia berkumpul di New York, AS, setiap bulan September untuk menyampaikan pidato selama beberapa hari dalam Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung tahunan. Untuk tahun ini, Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dimulai pada Selasa (23/9) waktu setempat.
Dikatakan oleh Pigott bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio telah memerintahkan delegasi Iran untuk dibatasi pada rute antara hotel mereka dan markas besar PBB hanya untuk urusan resmi.
Markas besar PBB terletak di area Midtown Manhattan, New York. Sebelum adanya pembatasan, para anggota delegasi Iran diizinkan melakukan perjalanan antara markas PBB, kantor misi Iran untuk PBB, kediaman Duta Besar Iran untuk PBB, dan Bandara Internasional John F Kennedy di area Queens, New York.
"Keamanan warga Amerika tetap menjadi prioritas utama kami," kata Pigott, sembari menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan rezim Iran mengeksploitasi Majelis Umum PBB untuk memajukan apa yang mereka sebut sebagai "agenda teroris" atau menikmati hak istimewa yang tidak diberikan kepada rakyatnya sendiri.
"Langkah-langkah ini mengirimkan pesan yang jelas: Amerika Serikat mendukung rakyat Iran dalam upaya mereka untuk menegakkan akuntabilitas dan mengupayakan masa depan yang lebih baik," tegas Piggott dalam pernyataannya.
Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan komentarnya terhadap pembatasan yang diberlakukan oleh AS terhadap delegasinya tersebut.
Namun diketahui bahwa perekonomian menjadi tantangan utama bagi para ulama yang berkuasa di Iran, yang khawatir akan munculnya kembali unjuk rasa yang meletus sejak tahun 2017 oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang marah atas meningkatnya kemiskinan akibat sanksi, salah urus, dan korupsi.
Meskipun menyimpan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap AS, khususnya Presiden Donald Trump, Teheran semakin khawatir bahwa kemarahan publik yang meningkat atas kesulitan ekonomi dapat melemahkan pemerintahan.