Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa akan menggelar demo 4 September 2025 di Jakarta dan beberapa daerah, menyuarakan beragam tuntutan mulai dari kekerasan aparat hingga kebijakan pemerintah.

Advertisement

Liputan6.com, Jakarta Berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa kembali turun ke jalan, pada Kamis, 4 September 2025. Demonstrasi yang terpusat di Jakarta, khususnya di sekitar Gedung DPR RI dan Istana Negara, serta meluas ke beberapa daerah lain, merupakan kelanjutan dari gelombang protes yang telah berlangsung sejak akhir Agustus 2025. 

Demo 4 September 2025 ini dipicu oleh akumulasi ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas saat demonstrasi pada 28 Agustus 2025, menjadi salah satu pemicu utama yang menguatkan tekad para demonstran untuk terus menyuarakan aspirasi mereka. 

Berbagai kelompok dengan fokus tuntutan yang berbeda bersatu dalam satu tujuan, yaitu menuntut perubahan dan keadilan.  Aksi ini menyuarakan berbagai isu krusial yang menyangkut kekerasan aparat, kebijakan pemerintah, hingga tuntutan reformasi di berbagai sektor. 

Pemerintah dan DPR RI menjadi sasaran utama dari aksi-aksi ini, dengan harapan tuntutan rakyat dapat didengar dan direspons secara konkret. Demonstrasi ini juga menjadi sorotan publik, mengingat luasnya isu yang diangkat serta beragamnya latar belakang kelompok yang terlibat. Keamanan dan ketertiban menjadi perhatian utama, mengingat pengalaman demonstrasi sebelumnya yang diwarnai insiden kekerasan.

Berbagai Kelompok Turun ke Jalan

Beberapa kelompok utama yang mengorganisir demo 4 September 2025 ini meliputi Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), Gebrak (Gerakan Buruh Bersama Rakyat), Aksi Kamisan, dan Gerakan Masyarakat Elang Khatulistiwa Nusantara. Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah dijadwalkan menyerahkan 17+8 Tuntutan Rakyat secara simbolis di Gedung DPR RI, Jakarta.

Sementara itu, BEM SI juga memilih area Gedung DPR di Jakarta sebagai lokasi aksi mereka, dimulai pukul 13.00 WIB, dengan tema “Selamatkan Indonesia”. Aksi BEM SI ini secara spesifik dipicu oleh kematian Affan Kurniawan, menandakan fokus mereka pada isu kekerasan aparat. 

Gebrak memilih mengonsentrasikan aksinya di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya dan Istana Negara, Jakarta Pusat, dimulai pukul 10.00 WIB dari titik kumpul di kantor International Labour Organization, Menteng.

Aksi Kamisan, yang dikenal sebagai bentuk protes damai terhadap pelanggaran HAM, juga turut digelar di depan Istana Presiden Jakarta, Palu, dan bahkan di KBRI Den Haag, Belanda. Aksi Kamisan Jakarta, dengan tema “#AksiKamisan876”, berlangsung pukul 15.00 – 17.00 WIB. Aksi ini didedikasikan untuk para korban yang jatuh selama demonstrasi 28-31 Agustus 2025. 

Terakhir,  Gerakan Masyarakat Elang Khatulistiwa Nusantara turut berpartisipasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, mulai sekitar pukul 08.30 WIB, dengan perkiraan massa sekitar 50 orang.

Advertisement

Tuntutan Multisektoral dari Berbagai Aksi

Tuntutan yang disuarakan dalam demo 4 September 2025 mencakup spektrum luas, mulai dari isu politik, hukum, ekonomi, hingga hak asasi manusia. Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah membawa 17+8 Tuntutan Rakyat yang terbagi menjadi tuntutan jangka pendek dan jangka panjang. 

Beberapa poin pentingnya termasuk penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan aparat, pembekuan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR, serta upaya mengatasi PHK massal dan memastikan upah layak bagi pekerja.

BEM SI menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, penghentian pembebanan pajak pada rakyat kecil, evaluasi anggaran DPR, audit BUMN, dan pembebasan demonstran yang ditahan. 

Gebrak, dengan 14 tuntutan, memprioritaskan penghentian tindakan represif aparat, pembebasan demonstran, penurunan tarif pajak, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Mereka juga menyerukan pengesahan RUU Perampasan Aset dan reforma agraria.

Aksi Kamisan fokus pada penghentian brutalitas aparat, pembebasan aktivis, pengusutan tuntas kasus pembunuhan dan penghilangan paksa, pencabutan kebijakan anti-rakyat, serta pemotongan anggaran pejabat untuk kesejahteraan rakyat. 

Sementara itu, Gerakan Masyarakat Elang Khatulistiwa Nusantara menuntut audit anggaran DPR, prioritas legislasi pro-rakyat, pembentukan panitia khusus anti-mafia korupsi, penegakan kode etik DPR, dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Berbagai tuntutan ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang ingin diselesaikan oleh masyarakat.