Menteri Dalam Negeri berencana mengadakan pertemuan dengan semua kepala daerah dan sekretaris daerah untuk membahas penyelesaian kasus keracunan MBG.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, berencana untuk mengumpulkan semua kepala daerah serta sekretaris daerah guna membahas penyelesaian kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat koordinasi (rakor) ini akan dilaksanakan secara daring pada hari Senin, 29 September 2025.

"Besok, kami dari Kemendagri akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan sekda. Selain itu, Menkes juga akan hadir dan memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan," ungkap Mendagri Tito Karnavian saat konferensi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kuningan, Jakarta Selatan, pada Minggu (28/9/2025).

Dalam rapat tersebut, akan ditegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain kepala daerah, seluruh pihak yang terkait juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam rakor.

"Akan ada perwakilan dari BGN, Wakil BGN, serta Wamendikdasmen karena ada Kepala Dinas Pendidikan yang hadir. Tadi ada juga yang disebut UKS, Unit Kesehatan Sekolah, dan hal ini juga akan melibatkan Dinas Kesehatan," jelas Mendagri Tito.

Sementara itu, seorang guru dari SDN Bintoro 5 Jember, Nur Fadli, mengungkapkan rasa kesalnya karena ratusan paket makanan bergizi gratis (MBG) berupa salad dan spageti untuk murid-murid di sana diduga sudah tidak layak konsumsi. Makanan tersebut akhirnya digunakan sebagai pakan ayam.

"Ini tidak layak. Bukan cerdas lagi kalau dimakan, bisa membuat anak-anak kami sakit. Makanan ini sudah tidak layak," kata Nur Fadli pada Minggu (28/09/2025).

Nur Fadli juga menyampaikan protes kepada pengelola MBG. Dia meminta agar pihak-pihak terkait tidak mengabaikan kesehatan anak-anak. "Kenapa di sini, karena berada di pelosok, makanan ini menjadi basi," tegasnya.

Makanan yang Sudah Tak Layak Konsumsi

Menu makanan yang sudah tidak layak konsumsi berupa sayur-sayuran ditemukan, namun beruntung makanan tersebut belum didistribusikan kepada siswa. "Karena di sini guru-gurunya sudah tahu bahwa makanan itu baunya sudah menyengat. Jadi guru-guru tidak membenarkan untuk dimakan," jelas Nur Fadli.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, sekitar seratus paket makanan tersebut ditujukan untuk siswa di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP. "Ini satu paket. Jadi satu paket yang diantarkan itu berarti satu dapur," tambah Nur Fadli.

Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Sabtu, 27 September 2025, untuk meminta laporan mengenai perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menginformasikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.

"Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat," ungkap Dadan dalam keterangannya pada Minggu, 28 September 2025.

Kepala BGN Kasus Keracunan MBG Sering terjadi di SPPG Baru

Dadan juga memberikan penjelasan mengenai jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi selama pelaksanaan program. Selama periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, telah terbentuk 2.391 Satuan Penanganan Pangan Gizi (SPPG) dengan tercatat 24 kasus kejadian. Sementara itu, dari 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG meningkat menjadi 7.244 dengan 47 kasus kejadian.

"Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang," jelasnya. Selain itu, Dadan menambahkan bahwa beberapa faktor yang memicu insiden keracunan dan masalah lainnya termasuk kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia pada hari Sabtu, 27 September 2025, setelah melakukan kunjungan luar negeri selama tujuh hari. Prabowo berencana untuk memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta sejumlah pejabat terkait untuk membahas dugaan kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG). Meskipun berada di luar negeri, Prabowo tetap memantau perkembangan kasus keracunan MBG yang terjadi pada anak-anak.

"Saya baru (pulang) dari luar negeri 7 hari. Saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan," ungkap Prabowo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada hari Sabtu, 27 September 2025.

Prabowo menegaskan bahwa insiden keracunan yang terjadi dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah isu yang sangat serius. Dia percaya bahwa segala kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut dapat diatasi dengan baik.

"Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik," ujarnya. Meskipun demikian, Prabowo mengingatkan agar kasus keracunan ini tidak dipolitisasi. Dia menekankan bahwa tujuan utama dari program MBG adalah untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan asupan nutrisi yang cukup.

Prabowo mengingatkan, "Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan, mungkin kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam."

Dia menambahkan bahwa tantangan dalam memberikan makanan kepada jutaan anak pasti akan ada. "Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan juta pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi," jelas Prabowo. Dengan demikian, dia berharap semua pihak dapat fokus pada solusi dan tidak terjebak dalam politik yang dapat mengganggu pelaksanaan program yang bermanfaat ini.