Ketua Banggar DPR Said Abdullah (kanan) menyerahkan RUU APBN 2026 ke Ketua DPR Puan Maharani pada Sidang Paripurna kelima di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 23 September 2025. (TVP/Ist)

Jakarta, Beritasatu.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dianggap rawan mengalami penyimpangan. Pasalnya, ada beberapa alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Vid Adrison, menilai adanya potensi misalokasi anggaran yang perlu segera dikoreksi pemerintah.

Vid mengungkapkan, pekan lalu sejumlah ekonom sempat diundang oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan untuk memberikan masukan terkait kondisi ekonomi.

Media Asing Soroti Rencana Prabowo Kirim 20.000 Pasukan RI ke Gaza

“Saat itu kami menyampaikan pandangan dan poin-poin masukan, lalu berdiskusi. Tetapi apakah masukan itu akan diterima atau tidak, jujur saja kami tidak tahu, karena tugas kami memang hanya memberikan masukan berdasarkan kajian,” kata Vid kepada Beritasatu.

Menurutnya, indikasi misalokasi anggaran sudah terlihat cukup jelas. Salah satunya melalui besarnya porsi program populis yang justru berdampak pada pemangkasan pos lain yang penting, seperti transfer ke daerah.

Ini 3 Kebijakan Purbaya yang Dapat Apresiasi Banyak Ekonom

Ia menambahkan, masukan dari kalangan akademisi dan ekonom sejatinya bertujuan untuk memperkuat arah kebijakan pemerintah, agar APBN benar-benar mendukung tujuan jangka panjang, termasuk visi Indonesia 2045.

Desakan para ekonom, kata Vid, umumnya menekankan agar pemerintah lebih fokus pada kelompok masyarakat paling rentan serta menghindari pemborosan akibat program populis yang terlalu luas cakupannya, tetapi kurang efektif.