Jaksa Agung ST Burhanudin menegaskan, pentingnya penataan sumber daya manusia (SDM) di tubuh Kejaksaan melalui mekanisme mutasi yang adil dan berbasis prestasi.

Liputan6.com, Bali - Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, pentingnya penataan sumber daya manusia (SDM) di tubuh Kejaksaan melalui mekanisme mutasi yang adil dan berbasis prestasi.

Pada Selasa (16/9/2025), Burhanudin dalam sambutannya di acara peresmian gedung dan fasilitas kantor kejaksaan RI, bahwa rotasi jabatan tidak boleh didasari kepentingan personal atau kedekatan, melainkan murni pada rekam jejak kinerja.

"Saya menemukan koordinator di daerah yang sudah 4 tahun lebih, ini terjadi. Saya yang ketipu atau apa, nggak tahu. Saya padahal selalu minta koordinator yang sudah 2 tahun ke atas, masih terjadi yang 4 tahun," ujar dia di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali, Renon, Denpasar.

Dalam struktur Kejaksaan, bagian koordinator merupakan jabatan eselon III di tingkat Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang bertugas membantu para asisten di bidang tertentu, seperti pidana umum, intelijen, atau pidana khusus. 

Posisi ini menjadi salah satu jenjang penting sebelum promosi lebih tinggi, sehingga rotasi di level koordinator dianggap vital untuk regenerasi.

"Saya masih menemukan yang 4 tahun. Terakhir yang mutasi kemarin itu ada yang 4 tahun setengah. Artinya saya tidak dikasih informasi yang benar tentang lamanya bertugas koordinator," ungkap Burhanudin.

Menurutnya, rotasi yang sehat akan membuka kesempatan lebih luas bagi jaksa-jaksa berprestasi. Apalagi, saat ini jumlah pejabat setingkat 4A cukup banyak dan harus diberi ruang berkembang.

Sebagai solusi, Burhanudin menyampaikan sedang membangun bank talent yang berfungsi sebagai wadah pencatatan jaksa-jaksa potensial. Dari sana, pengisian jabatan bisa dilakukan lebih objektif.

"Kita sedang membangun bank talent yang kita mengharapkan bank ini bisa memenuhi keinginan teman-teman. Saya juga tidak menginginkan dan saya tidak memutasi orang yang mengenal saya. Mengenal saya pun untuk apa kalau ‘oon atau bloon’? Saya tidak akan memberikan kesempatan. Yang saya berikan kesempatan adalah betul-betul manusia Adhyaksa yang pintar, punya integritas," tegasnya.

Kejari Tidak Kompeten

Dalam kesempatan yang sama, Burhanudin menyampaikan kritik terhadap masih adanya kepala kejaksaan negeri (kajari) yang dianggap belum pantas menduduki jabatan.

"Sampai sekarang pun saya pernah menemukan kajari yang masih oon gitu loh. Kenapa? Mohon maaf, masih ada Kajari, kasi-kasi (kepala seksi) yang pintar, kan dipaksakan gitu, karena sudah pangkat yang 4A, mungkin saudaranya siapa atau temannya siapa, dipaksakan jadi Kajari. Saya enggak akan mau lagi yang gitu, yang saya mau adalah yang betul-betul berprestasi, punya otak. Mohon maaf, saya agak kasar dikit," ucap Burhanuddin.

Ia menegaskan, ungkapan itu adalah teguran agar ke depan penempatan jabatan benar-benar berbasis kompetensi, bukan sekadar faktor kedekatan. 

"Tapi kenyataannya begitu, udah oon, enggak ngerti apa-apa, yang ngerti duit saja," katanya dengan nada tegas.

Namun di satu sisi, Burhanudin menyampaikan apresiasi terhadap inovasi Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketut Sumedana, yang berhasil memperluas dan membangun kantor baru dengan fasilitas lengkap. Namun, ia mengingatkan agar fasilitas yang ada digunakan dengan benar, bukan sekadar pajangan.

"Cuma, tadi saya diajak ke fitness, ternyata nggak tahu alat-alat ini untuk dipamerkan, atau memang tadinya pinjam, saya enggak tahu. Karena saya lihat tidak pernah dipakai. Artinya lagi untuk apa, ayo fasilitas itu tolong sudah Pak Ketut capek-capek, membangunkan kemudian mengadakan tolonglah gunakan jadi jangan terus hanya untuk pameran saja," kata Burhanudin. 

Jaksa Agung: Saya akan Keras!

ST Burhanuddin juga menyinggung soal rencana pembangunan rumah sakit khusus kejaksaan di Bali. Menurutnya, lahan yang berada di dekat jalan tol tidak mungkin digunakan sehingga perlu dicarikan lokasi alternatif.

Dalam arahannya, Burhanuddin menyoroti bidang tindak pidana khusus (pidsus) yang kerap menjadi ukuran kinerja utama kejaksaan. la meminta kepada para kajati dan kajari, untuk meningkatkan penanganan perkara pidsus hingga di atas tiga kasus.

"Kajari yang tidak punya perkara atau perkaranya kurang dari tiga, saya akan geser. Jujur saja, saya akan keras, karena persaingan kita semakin betul-betul meruncing," cetusnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 jaksa berpangkat 4A yang siap bersaing mengisi jabatan strategis. Karena itu, setiap kelengahan akan membuka peluang bagi jaksa lain yang lebih berprestasi.

Menutup sambutannya, Burhanudin mengingatkan agar seluruh insan Adhyaksa menjaga integritas dan marwah institusi Kejaksaan. Ia menyinggung masa lalu ketika jaksa kerap dicibir masyarakat sebagai ‘tukang bersih-bersih perkara’ karena terlibat praktik korupsi.

"Kita pernah merasakan, pakai baju dinas saja malu. Kenapa? Kita selalu dicibir oleh masyarakat, ah tukang bersih-bersih perkara, tapi masih berperkara. Artinya, kita ini tukang bersih-bersih bagaimana memberantas korupsi, tapi kita juga yang korupsi. Tapi itu di masa lalu, yuk kita sama-sama menjaga marwah Adhyaksa," pungkas dia.