Kepala BGN Bantah 5.000 Dapur Fiktif: Itu Dampak Kebijakan 'Rollback' - Inilah
Kepala BGN Bantah 5.000 Dapur Fiktif: Itu Dampak Kebijakan 'Rollback'
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah adanya 5.000 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif. Menurutnya, ribuan dapur itu merupakan dampak kebijakan rollback atau reset.
"Kategori fiktif, jika SPPG dinyatakan operasional dan dikirim anggaran, tapi tidak ada pelaksanaan MBG," kata Dadan saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Dadan menegaskan, dengan kebijakan rollback untuk 5.000 dapur itu membuka kembali kuota dapur MBG yang sebelumnya sempat penuh.
"Kalau ini yang dimaksud adalah 5.000 titik yang kena kebijakan rollback atau reset.
Dengan kebijakan itu malah membuka kembali kuota yang sudah awalnya penuh," katanya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, ia menyebutkan ribuan dapur itu adalah yang baru memesan titik lokasi. Namun, tidak ada aktivitas apapun selama 20 hari lebih.
"5.000 itu adalah yang baru pesan titik dan lebih dari 20 hari tidak ada aktivitas dan kena rollback. Yang menemukan data itu kan BGN," ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah wilayah yang terindikasi fiktif.
Ia pun menuntut penjelasan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait lokasi yang belum dibangun dapur untuk program MBG tetapi sudah tercatat.
Baca Juga:
"Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari,” kata Nurhadi di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
“Sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti temuan dugaan 'konglomerasi yayasan' oleh lembaga pemantau independen," sambungnya.
Dia mendesak BGN untuk segera mempublikasikan data rinci terkait titik lokasi, status pembangunan, dan jadwal operasional seluruh SPPG.
Nurhadi juga meminta BGN untuk memperbaiki sistem verifikasi agar dilakukan paralel sejak proses pengajuan, bukan setelah masalah mencuat. "BGN harus menjamin percepatan pembangunan agar hak anak-anak atas gizi tidak terus tertunda," tegasnya.
Baca Juga: