Para Pekerja Pariwisata Dorong Pemakzulan Dedi Mulyadi, Mengapa? - Tirto

tirto.id - Wacana pemakzulan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi atau Demul, muncul imbas kebijakan larangan study tour. Dorongan ini datang dari Serikat Para Pekerja Pariwisata (SP3JB) Jawa Barat yang merasa dirugikan dengan kebijakan pria yang akrab disapa Demul itu.

Koordinator SP3JB Jabar, Herdi Sudardja, berencana mendorong pemakzulan Demul jika ia enggan merevisi kebijakan terkait study tour, terlebih pihaknya sudah bersurat ke lembaga legislatif.

Menurut dia, syarat pemakzulan sudah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Demul dalam membuat kebijakan, kata Herdi, telah melanggar UU Nomor 23/2014, yaitu paragraf 4 soal Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 76 hurf b.

“Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat, mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-udangan,” kata dia saat dikonfirmasi, pada Rabu (27/8/2025).

Ia juga merinci, saat ini tercatat ada sebanyak 2.552 penyedia jasa bus pariwisata yang tidak berpenghasilan. Hal ini imbas dari kebijakan larangan study tour yang dibuat Demul.

Karena itu, Herdi menegaskan, aturan soal larangan study tour perlu direvisi. Kebijakan itu dinilai merugikan para pengusaha pariwisata. Imbasnya ribuan pekerja di sektor wisata tidak punya pemasukan.

“Kami sepakat dengan piknik dibungkus study tour itu dilarang, kami sepakat. Akan tetap kalau ada siswa sekolah dan orang tua siswa yaitu ingin pikniknya, ini kami tidak mau ada pelarangan piknik,” kata dia.

Herdi menambahkan, “Kalau tidak direvisi terus, saya akan upayakan pemakzulan Gubernur Dedi Mulyadi, untuk dimakzulkan dari gubernur melalui upaya di legislatif.”

Ia mengatakan, pihaknya telah bersurat ke DPR dan Presiden RI terkait hal tersebut. Pekan ini, Herdi bilang akan mengonfirmasi tanggapan dari pihak-pihak yang disurati.

“Saat ini juga sudah mulai, karena kami juga sudah bersurat ke DPR RI dan Presiden RI. Minggu inilah kami sudah mulai maraton untuk mengonfirmasi ke pihak pihak terkait,” katanya.

Terkait wacana ini, Gubernur Dedi Mulyadi enggan memberi respons. “Ya enggak usah dikomentari ya kita,” kata Demul di Gedung Sate kepada awak media, Selasa (26/8/2025) malam.