Pengambilan Paksa Aset Rusia Rp4.859 Triliun Berlanjut, AS Bakal Mendesak G7 - Inilah
3 min read
Dunia Internasional
Pengambilan Paksa Aset Rusia Rp4.859 Triliun Berlanjut, AS Bakal Mendesak G7
Sabtu, 13 September 2025 - 08:45 WIB
AS disebut bakal mendesak sekutunya yakni kelompok negara-negara maju dalam G7 untuk membentuk kerangka hukum, dalam upaya menyita aset negara Rusia yang dibekukan dan mengalirkannya ke Ukraina. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Amerika Serikat (AS) disebut bakal mendesak sekutunya yakni kelompok negara-negara maju dalam G7 untuk membentuk kerangka hukum, dalam upaya menyita aset negara Rusia yang dibekukan dan mengalirkannya ke Ukraina. Seperti diketahui negara-negara Barat telah membekukan sekitar USD300 miliar atau setara Rp4.859 triliun (kurs Rp16.199 per USD) yang merupakan aset Rusia setelah eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022, lalu.
Di antaranya ada sekitar 200 miliar euro tersimpan pada lembaga keuangan yang berbasis di Brussel, Euroclear. Dana tersebut telah menghasilkan miliaran dolar yang didapatkan dari bunga, dan Barat telah mencari cara untuk menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai Ukraina.
Sambil menahan diri dari penyitaan secara langsung, G7 tahun lalu mendukung rencana untuk memberikan Kiev USD50 miliar dalam bentuk pinjaman yang akan dilunasi menggunakan keuntungan dari aset beku Rusia. Sedangkan Uni Eropa berjanji mengucurkan USD21 miliar.
Baca Juga: Kirim Keuntungan dari Aset Beku Rusia Rp4.882 Triliun ke Ukraina, Uni Eropa Digugat
Menurut sebuah proposal yang dilihat oleh media, Washington disebut akan mendesak G7 untuk mendukung langkah-langkah yang memungkinkan penyitaan total cadangan Rusia yang dibekukan untuk dipindahkan ke Kiev. Secara terpisah, orang-orang yang mengetahui masalah ini mengatakan, kepada Bloomberg bahwa para pejabat senior AS telah mendiskusikan ide tersebut dengan rekan-rekan mereka di Eropa.
Sementara itu beberapa pemimpin dan ahli Uni Eropa telah memperingatkan terhadap aksi pengambilalihan secara langsung dapat melanggar hukum internasional, merusak kepercayaan investor, dan mengganggu pasar keuangan. Sedangkan Moskow telah mengecam pembekuan aset tersebut dan memperingatkan bahwa pengambilalihan akan dianggap sebagai “perampokan” dan melanggar hukum internasional.
Selain itu upaya pengambilan paksa aset Rusia diyakini bakal berdampak negatif pada Barat. Selain penyitaan aset, AS juga punya berbagai cara untuk meredam mesin perang Rusia. Salah satunya yakni usulan penerapan tarif 50% hingga 100% pada China dan India yang bertujuan untuk membatasi penjualan energi Rusia dan memblokir transfer teknologi yang dapat digunakan ganda, tulis Bloomberg.
Rencana ini juga termasuk sanksi terhadap apa yang disebut 'armada bayangan' Rusia, raksasa energi Rosneft, dan asuransi maritim, bersamaan dengan sanksi terhadap bank regional. Selain itu sanksi juga menyasar perusahaan yang terhubung dengan sektor pertahanan, dan pembatasan pada layanan AI dan fintech di Zona Ekonomi Khusus Rusia.
Baca Juga: Sanksi Barat Bakal Dihapus, Perusahaan Raksasa AS Bersiap Kembali ke Pasar Rusia
Presiden AS Donald Trump, yang mendesak adanya pertemuan langsung antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Vladimir Zelensky dari Ukraina, telah mengancam akan memberlakukan sanksi baru terhadap Moskow.
"Ini akan sangat keras dengan sanksi terhadap bank dan juga berkaitan dengan minyak dan tarif," katanya kepada Fox News pada hari Jumat.
Sedangkan Kremlin mengatakan bahwa negosiasi langsung antara Moskow dan Kiev masih mungkin dilakukan, tetapi saat ini terhenti untuk sementara.
Di antaranya ada sekitar 200 miliar euro tersimpan pada lembaga keuangan yang berbasis di Brussel, Euroclear. Dana tersebut telah menghasilkan miliaran dolar yang didapatkan dari bunga, dan Barat telah mencari cara untuk menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai Ukraina.
Sambil menahan diri dari penyitaan secara langsung, G7 tahun lalu mendukung rencana untuk memberikan Kiev USD50 miliar dalam bentuk pinjaman yang akan dilunasi menggunakan keuntungan dari aset beku Rusia. Sedangkan Uni Eropa berjanji mengucurkan USD21 miliar.
Baca Juga: Kirim Keuntungan dari Aset Beku Rusia Rp4.882 Triliun ke Ukraina, Uni Eropa Digugat
Menurut sebuah proposal yang dilihat oleh media, Washington disebut akan mendesak G7 untuk mendukung langkah-langkah yang memungkinkan penyitaan total cadangan Rusia yang dibekukan untuk dipindahkan ke Kiev. Secara terpisah, orang-orang yang mengetahui masalah ini mengatakan, kepada Bloomberg bahwa para pejabat senior AS telah mendiskusikan ide tersebut dengan rekan-rekan mereka di Eropa.
Sementara itu beberapa pemimpin dan ahli Uni Eropa telah memperingatkan terhadap aksi pengambilalihan secara langsung dapat melanggar hukum internasional, merusak kepercayaan investor, dan mengganggu pasar keuangan. Sedangkan Moskow telah mengecam pembekuan aset tersebut dan memperingatkan bahwa pengambilalihan akan dianggap sebagai “perampokan” dan melanggar hukum internasional.
Selain itu upaya pengambilan paksa aset Rusia diyakini bakal berdampak negatif pada Barat. Selain penyitaan aset, AS juga punya berbagai cara untuk meredam mesin perang Rusia. Salah satunya yakni usulan penerapan tarif 50% hingga 100% pada China dan India yang bertujuan untuk membatasi penjualan energi Rusia dan memblokir transfer teknologi yang dapat digunakan ganda, tulis Bloomberg.
Rencana ini juga termasuk sanksi terhadap apa yang disebut 'armada bayangan' Rusia, raksasa energi Rosneft, dan asuransi maritim, bersamaan dengan sanksi terhadap bank regional. Selain itu sanksi juga menyasar perusahaan yang terhubung dengan sektor pertahanan, dan pembatasan pada layanan AI dan fintech di Zona Ekonomi Khusus Rusia.
Baca Juga: Sanksi Barat Bakal Dihapus, Perusahaan Raksasa AS Bersiap Kembali ke Pasar Rusia
Presiden AS Donald Trump, yang mendesak adanya pertemuan langsung antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Vladimir Zelensky dari Ukraina, telah mengancam akan memberlakukan sanksi baru terhadap Moskow.
"Ini akan sangat keras dengan sanksi terhadap bank dan juga berkaitan dengan minyak dan tarif," katanya kepada Fox News pada hari Jumat.
Sedangkan Kremlin mengatakan bahwa negosiasi langsung antara Moskow dan Kiev masih mungkin dilakukan, tetapi saat ini terhenti untuk sementara.
(akr)