Perbaikan Fasilitas Umum Hancur Imbas Demo Ricuh Ditanggung APBN- Merdeka
Perbaikan Fasilitas Umum Hancur Imbas Demo Ricuh Ditanggung APBN
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa pemerintah akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur serta fasilitas umum di berbagai daerah.
Pemerintah bakal menanggung biaya perbaikan fasilitas umum imbas demo ricuh yang terjadi beberapa waktu lalu.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan bahwa kementerian teknis bersama dengan pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh demo dan menyiapkan langkah-langkah pemulihan agar layanan publik dapat segera kembali normal.
Menko AHY menjelaskan bahwa bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), mereka tidak hanya memantau situasi di lapangan, tetapi juga melakukan inventarisasi dan identifikasi berbagai kerusakan infrastruktur, termasuk gedung pemerintahan, kantor DPRD, serta fasilitas umum.
"Contohnya adalah JPO yang mengalami kerusakan atau kebakaran. Dari Kementerian PU, nanti Pak Menteri akan menjelaskan lebih rinci bahwa anggaran telah dialokasikan untuk memperbaiki berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak tersebut. Selain itu, pemerintah daerah, termasuk Transjakarta, telah merencanakan langkah-langkah cepat agar operasional dapat kembali seperti semula," ungkap Menko AHY kepada media sebelum Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 4 September 2025, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi pada Senin (8/9).
Pemerintah mencatat bahwa kerusakan tersebut tersebar di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan nilai kerusakan diperkirakan mencapai Rp 900--950 miliar. Namun, angka ini masih dapat berubah seiring dengan proses verifikasi yang dilakukan di lapangan.
Gunakan Dana Pos Kedaruratan
Menko AHY menjelaskan bahwa anggaran untuk pemulihan akan didukung oleh pos kedaruratan dalam APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
"Ya, tadi kami berbicara, sudah teridentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan nilai sekitar Rp900 hingga Rp950 miliar. Angka ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail. Itu dihitung dari pusat, dari Kementerian PU. Biasanya memang ada anggaran untuk kedaruratan, dan pos itu yang digunakan," kata Menko AHY.
Kota-kota yang mengalami kerusakan parah mencakup Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo. Menko AHY menekankan bahwa perbaikan infrastruktur serta fasilitas umum di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas utama pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman dalam waktu dekat.
Perbaikan Segera Dilakukan
Setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Menko AHY mengungkapkan bahwa Presiden menekankan perlunya tindakan cepat dalam memulihkan layanan publik di berbagai daerah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota.
"Bapak Presiden berharap kerusakan-kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas publik yang terjadi bisa segera ditangani, dibangun kembali ataupun diperbaiki. Kementerian Pekerjaan Umum bersama pemerintah daerah akan bekerja langsung untuk mewujudkan hal tersebut," ujar AHY.
Di samping itu, Presiden juga mengingatkan agar pembangunan ekonomi tetap menjadi prioritas dan tidak boleh mengalami penundaan. "Banyak hal yang tidak bisa menunggu, artinya pembangunan harus tetap dijalankan dengan baik di tengah dinamika situasi yang ada," tambah Menko AHY.
Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan memastikan bahwa semua proyek pembangunan dapat berjalan sesuai rencana meskipun ada tantangan yang harus dihadapi.
Proyek yang Bersifat Strategis
Selain memperhatikan aspek pemulihan, Menko AHY juga mengungkapkan pentingnya proyek-proyek strategis yang saat ini sedang diawasi oleh pemerintah. Proyek tersebut mencakup pengembangan Giant Sea Wall dan perlindungan Pantura Jawa melalui badan otorita khusus, serta kelanjutan pembangunan kereta cepat.
Dalam konteks ini, Menko AHY menanggapi aspirasi masyarakat terkait isu 17+8 dengan menekankan perlunya dialog terbuka antara pemerintah, parlemen, dan berbagai elemen masyarakat. Dia berpendapat bahwa menjaga ruang komunikasi yang sehat sangat penting agar solusi bersama dapat dicapai.