Rakyat Selandia Baru Marah Besar ketika Pemerintahannya Tak Akui Negara Palestina - SindoNews
2 min read
DUNIA INTERNASIONAL, KONFLIK TIMUR TENGAH,
Rakyat Selandia Baru Marah Besar ketika Pemerintahannya Tak Akui Negara Palestina
Minggu, 28 September 2025 - 14:38 WIB
Rakyat Selandia Baru marah besar karena pemerintahannya tak akui Palestina. Foto/X
A
A
A
WELLINGTON - Keputusan Selandia Baru untuk tidak mengakui Palestina pada Sidang Umum PBB ke-80 memicu kritik di dalam negeri karena mantan Perdana Menteri Helen Clark menyebutnya sebagai "Hari "Memalukan" bagi negaranya. Itu menjadi hal yang memalukan bagi pemerintahan Selandia Baru.
"Hari yang memalukan bagi #NZ. Menjelang akhir sesi tingkat tinggi Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri mengungkapkan apa yang diputuskan Kabinet 11 hari yang lalu: bahwa tidak seperti banyak negara lain yang biasanya sepaham dengan #NZ, Pemerintah tidak akan mengakui #Palestina," kata Clark melalui perusahaan media sosial AS, X, dilansir Middle East Monitor.
Clark menyebut keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Perdana Menteri Christopher Luxon sebagai "tidak dapat dipahami."
Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, mengatakan pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB bahwa Wellington belum siap untuk mengakui negara Palestina.
"Pemerintah Selandia Baru percaya bahwa mereka memiliki satu kesempatan untuk mengakui kenegaraan Palestina, dan akan lebih masuk akal untuk melakukannya ketika kondisi menawarkan prospek perdamaian dan negosiasi yang lebih besar daripada saat ini," katanya.
Baca Juga: NATO Tak Berkutik, Drone Tak Dikenal Ganggu Pangkalan Militer Denmark
Peters mengatakan kepada Majelis Umum bahwa bantuan harus mengalir ke Gaza dan kekerasan harus dihentikan.
Pemerintah mengumumkan kontribusi keuangan besar tambahan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza, ujarnya.
Chloe Swarbrick, salah satu pemimpin Partai Hijau, juga bereaksi keras terhadap keputusan negaranya dan mengkritik pemerintah karena tidak bergabung dengan negara-negara sepaham untuk mengakui Palestina di Majelis Umum.
“Saya tahu banyak warga Selandia Baru yang sangat marah dengan tindakan pemerintah Christopher Luxon di panggung dunia, menolak mengakui negara Palestina atau melakukan hal yang benar dengan memberikan sanksi kepada Israel,” ujarnya dalam sebuah pernyataan video melalui platform media sosial AS, Facebook.
Swarbrick juga mengkritik Selandia Baru karena mengakui Israel dan mengatakan Israel telah membunuh puluhan ribu orang tak berdosa, termasuk jurnalis.
“Anda tidak bisa berpura-pura sedang mengupayakan solusi dua negara sementara hanya mengakui salah satu dari dua negara tersebut, yaitu negara yang secara aktif melakukan genosida,” ujarnya.
Tentara Israel telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan udara dan darat selama berbulan-bulan telah membuat Gaza sebagian besar tidak dapat dihuni, mendorong penduduknya ke dalam pengungsian, kelaparan, dan penyakit.
"Hari yang memalukan bagi #NZ. Menjelang akhir sesi tingkat tinggi Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri mengungkapkan apa yang diputuskan Kabinet 11 hari yang lalu: bahwa tidak seperti banyak negara lain yang biasanya sepaham dengan #NZ, Pemerintah tidak akan mengakui #Palestina," kata Clark melalui perusahaan media sosial AS, X, dilansir Middle East Monitor.
Clark menyebut keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Perdana Menteri Christopher Luxon sebagai "tidak dapat dipahami."
Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, mengatakan pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB bahwa Wellington belum siap untuk mengakui negara Palestina.
"Pemerintah Selandia Baru percaya bahwa mereka memiliki satu kesempatan untuk mengakui kenegaraan Palestina, dan akan lebih masuk akal untuk melakukannya ketika kondisi menawarkan prospek perdamaian dan negosiasi yang lebih besar daripada saat ini," katanya.
Baca Juga: NATO Tak Berkutik, Drone Tak Dikenal Ganggu Pangkalan Militer Denmark
Peters mengatakan kepada Majelis Umum bahwa bantuan harus mengalir ke Gaza dan kekerasan harus dihentikan.
Pemerintah mengumumkan kontribusi keuangan besar tambahan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza, ujarnya.
Chloe Swarbrick, salah satu pemimpin Partai Hijau, juga bereaksi keras terhadap keputusan negaranya dan mengkritik pemerintah karena tidak bergabung dengan negara-negara sepaham untuk mengakui Palestina di Majelis Umum.
“Saya tahu banyak warga Selandia Baru yang sangat marah dengan tindakan pemerintah Christopher Luxon di panggung dunia, menolak mengakui negara Palestina atau melakukan hal yang benar dengan memberikan sanksi kepada Israel,” ujarnya dalam sebuah pernyataan video melalui platform media sosial AS, Facebook.
Swarbrick juga mengkritik Selandia Baru karena mengakui Israel dan mengatakan Israel telah membunuh puluhan ribu orang tak berdosa, termasuk jurnalis.
“Anda tidak bisa berpura-pura sedang mengupayakan solusi dua negara sementara hanya mengakui salah satu dari dua negara tersebut, yaitu negara yang secara aktif melakukan genosida,” ujarnya.
Tentara Israel telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan udara dan darat selama berbulan-bulan telah membuat Gaza sebagian besar tidak dapat dihuni, mendorong penduduknya ke dalam pengungsian, kelaparan, dan penyakit.
(ahm)