Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: M Choiruman

Laporan Wartawan Tribun-Papuatengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Dua pemasok senjata api (Senpi) yang diduga untuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Papua, ditangkap Kepolisian Australia, Sabtu (13/9/2025).

Penangkapan tersebut merupakan buah dari investigasi yang dilakukan selama dua tahun oleh Counter Terrorism Team (QLD JCTT)- made up of AFP, Queensland Police Service, and Australian Security Intelligence Organisation members-and New Zealand Police.

Kabar tersebut langsung memantik reaksi tokoh pemuda Papua, sekaligus Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih (BMP) Papua, Ali Kabiay.

Pria yang akrab disapa Ali ini mengatakan, sangat berterima kasih kepada pihak Kepolisian Federal Australia, yang mengungkap dan menangkap mereka dua warga tersebut.

"Kepolisian Federal Australia dan Pemerintah Australia serius mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Ali kepada Tribun-Papuatengah.com, di Nabire, Sabtu, (13/9/2025) malam.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya meminta tudingan yang disampaikan Sebby Sambom terkait penangkapan yang dilakukan ini adalah tidak benar dan pembohongan publik agar dihentikan.

"Kepada advokasi Internasional agar tidak menggubris apa yang dikatakan Sebby Sambom, karena dia hanya mau melihat Papua kacau," tegasnya.

Ali juga menjelaskan, pada Februari 2025, Sebby Sambom, sempat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan dua wartawan salah stau media baru dari Sydney, Australia. 

Kemudian dua orang itu juga, diberi akses dan izin oleh Sebby Sambom untuk, bertemu kelompok TPNPB-OPM di Papua Pegunungan.

"Kami dapat informasi ada dugaan mereka mentracking lokasi untuk menyelundupkan senjata api kepada kelompok separatis Papua agar, digunakan untuk membunuh warga sipil, dan aparat keamanan," jelasnya.

Ali berharap, Kepolisian Federal Australia, dapat memanggil kedua wartawan itu, untuk menanyakan apa yang dilakukan mereka saat itu di pegunungan Papua.

"Karena mereka ada keterkaitan dengan Sebby Sambom, dan dua orang yang saat ini telah ditangkap oleh kepolisian Federal Australia untuk mensuport gerakan separatis di Bumi Cenderawasih," pungkasnya.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah nama umum yang merujuk pada gerakan separatis di Papua yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara merdeka.

Gerakan ini memiliki elemen militer bersenjata, yang seringkali disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh pemerintah Indonesia, dan juga elemen non-kekerasan atau politik.

Latar belakang berdirinya OPM sangat kompleks dan terkait erat dengan sejarah integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia.

Era Kolonial Belanda: Sebelum integrasi, Belanda menjalankan program "Papua Merdeka" yang bertujuan untuk memberikan kemerdekaan kepada wilayah tersebut secara terpisah dari Indonesia.

Perjanjian New York (1962): Perjanjian ini mengatur penyerahan Papua (saat itu Irian Barat) dari Belanda ke Indonesia melalui mediasi PBB, dengan syarat adanya "Penentuan Pendapat Rakyat" (Pepera) di masa depan.

Pepera 1969: Proses Pepera ini, yang diawasi oleh PBB, dianggap kontroversial oleh sebagian pihak. Hasilnya, Papua memilih untuk bergabung dengan Indonesia.

Namun, banyak pihak di Papua yang menganggap Pepera ini tidak sah karena dianggap tidak melibatkan seluruh rakyat Papua secara bebas dan demokratis.

Pendirian OPM: Ketidakpuasan terhadap hasil Pepera inilah yang menjadi salah satu pemicu utama berdirinya OPM pada tahun 1965.

Ideologi utama OPM adalah nasionalisme Papua, yang didasarkan pada keyakinan bahwa Papua memiliki identitas budaya dan historis yang berbeda dari Indonesia.

Dalam perjuangannya, OPM menggunakan berbagai metode, baik secara politik maupun bersenjata.

Pemerintah Indonesia secara resmi menganggap OPM sebagai organisasi separatis ilegal dan seringkali menyebut kelompok bersenjatanya sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Konflik antara OPM dan aparat keamanan Indonesia terus berlanjut hingga saat ini, dan upaya penyelesaiannya menjadi salah satu isu paling kompleks di Indonesia. (*)