FAJAR.CO.ID -- Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) mengungkap hasil uji lab food tray atau rantang program Makan Bergizi Gratis mengandung minyak babi. Food tray atau rantang sudah digunakan sebagai wadah makanan 80 persen siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) menegaskan telah menemukan kandungan tidak halal dalam food tray atau wadah makanan impor dari China yang digunakan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Minyak babi itu digunakan sebagai pelumas dalam proses pembuatan atau pencetakan food tray yang diimpor dari Chaoshan, China.

Atas temuan penggunaan minyak babi dalam proses pencetakan food tray atau wadah makanan program MBG itu, RMI-NU melakukan deklarasi penolakan terhadap food tray impor asal China tersebut.

Kecurigaan pelumas minyak babi yang terdapat pada food tray, diperoleh Wakil Sekretaris RMI-NU DKI, Ustaz Wafa Riansah ketika mengunjungi pabrikan food tray di Tiongkok. Sampel tersebut di bawa ke Indonesia untuk dilakukan tes laboratorium.

"Sampel pelumas yang kami bawa dari Tiongkok untuk dites di Indonesia. Tetapi tidak ada yang memiliki alat tes tersebut. Kemudian kami bawa kembali ke Tiongkok untuk dites, dan hasilnya ada kandungan minyak babi. Hasil tesnya sudah kami laporkan kepada beberapa pihak berwenang. Tetapi sampai saat ini belum mendapat respons,” ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/9).

Dilansir dari TEMPO, Wafa Riansyah, mengatakan dirinya melihat langsung pencampuran minyak hewani berupa lemak babi dalam proses pencetakan wadah makanan. “Waktu kami melihat proses pembuatan, itu ada campuran minyak hewani,” katanya di Jakarta Pusat, Rabu, 17 September 2025.

Wafa menegaskan batal membeli produk tersebut dan meminta dokumen material safety data sheet (MSDS) serta pelumas pabrik untuk diuji laboratorium.

Dia menilai proses pencetakan food tray di China berbeda dengan produk Indonesia yang menggunakan minyak nabati. Wafa mengungkapkan, sejumlah pabrik di Cina memilih minyak hewani untuk mengurangi cacat produksi.

Dia mengaku sudah menguji sampel di laboratorium Sucofindo di Indonesia dan di Singapura, namun keduanya gagal mendeteksi kandungan minyak babi. Untuk Sucofindo , menurut Wafa mereka mengaku tak punya metode untuk menguji sample tersebut.

Wafa lalu menguji di dua laboratorium di Cina, termasuk Shanghai Global Testing Services Co (GTS), otoritas sertifikasi berpengalaman yang berfokus pada penyediaan layanan inspeksi, identifikasi, pengujian, dan sertifikasi pihak ketiga.

"Kami tes lab di dua tempat di Cina, itu semuanya positif menggunakan lemak babi,” ujarnya.

Wafa menyatakan siap mempertanggungjawabkan hasil uji tersebut. “Saya bertanggung jawab di dunia dan akhirat, bahwa yang saya sampaikan itu benar. Pelumas mengandung minyak babi untuk melembutkan food tray yang saat ini diekspor ke Indonesia,” katanya.

Ia juga menyebut ompreng impor dari Cina sudah dipakai oleh sekitar 80 persen siswa penerima manfaat MBG.

Temuan ini sudah ia laporkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wafa mengatakan MUI telah menanggapi aduannya, sementara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berjanji melakukan survei ke pabrik di Cina untuk memverifikasi kandungan minyak babi tersebut.

Ketua RMI-NU DKI, Ramhad Zailani, mengatakan, di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, produk halal adalah sebuah kawajiban.

Dia berharap pemerintah membenahi masalah food tray atau wadah makanan yang mengandung minyak babi ini agar program Makan Bergizi Gratis atau MBG bisa menjadi program yang bagus baik secara sosial maupun syariat.

“Ini bukan mengenai persaingan bisnis lokal dengan importir. Namun, yang kami permasalahkan adalah kualitas produk food tray yang sekarang digunakan. Kami menemukan bahwa produk tersebut ternyata tidak halal karena adanya kandungan minyak babi dan produk tersebut ternyata juga tidak memenuhi standar food grade atau tidak Toyib,” kata Ramhad.

Rahmad mengaku akan terus memperjuangkan masalah kehalalan food tray pada program MBG ini hingga tuntas. Ia berharap sebagai tindakan pencegahan, pemerintah bisa melakukan moratorium atau penghentian sementara impor food tray dari Tiongkok sampai masalah ini terang benderang.

“Karena ini sangat menyangkut kemaslahatan dari konsumen, terutama anak-anak yang mengkonsumsi makanan dari food tray yang bukan hanya tidak halal, tapi juga tidak food grade. Besok kami akan melakukan audiensi dengan Kemendag dan akan kami sampaikan harapan kami ini,” pungkas Rahmad. (*)