JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menegaskan, status kenegaraan Palestina adalah hak, bukan hadiah, menyerukan semua negara kembali kepada Solusi Dua Negara sebelum terlambat.

Berbicara dalam High-level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution, rangkaian High Level Week Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Senin 22 September waktu setempat, Sekjen PBB menegaskan kembali, serangan kelompok militan Palestina ke wilayah Israel selatan pada 7 Oktober 2023, maupun hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina sebagai respons Israel tidak dapat dibenarkan.

Mengajak delegasi yang hadir di General Assembly Hall Markas Besar PBB untuk tidak berkhayal, Sekjen Guterres memperingatkan konflik Palestina-Israel telah berlangsung selama beberapa generasi, dialog telah gagal, resolusi diabaikan, hukum internasional dilanggar dan diplomasi puluhan tahun gagal.

"Kita di sini hari ini untuk membantu menemukan satu-satunya jalan keluar dari mimpi buruk ini: Solusi Dua Negara, di mana dua negara yang merdeka, berdaulat, dan demokratis – Israel dan Palestina – hidup berdampingan secara damai dan aman di dalam perbatasan mereka yang aman dan diakui berdasarkan garis batas sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara – sejalan dengan hukum internasional, resolusi PBB, dan perjanjian terkait lainnya," urai Sekjen Guterres dikutip dari situs PBB, Selasa 23 September.

Lebih jauh Sekjen Guterres kembali menyerukan gencatan senjata di Gaza, pembebasan semua sandera, dan akses kemanusiaan yang aman, tanpa syarat, dan tanpa hambatan – yang semuanya harus segera terjadi.

"Kita harus berkomitmen kembali pada solusi dua negara sebelum terlambat," Sekjen Guterres memperingatkan.

"Mari kita perjelas: Kenegaraan bagi Palestina adalah hak, bukan hadiah," tegasnya, disambut tepuk tangan meriah.

"Dan penolakan terhadap kenegaraan akan menjadi hadiah bagi para ekstremis di mana pun. Tanpa dua negara, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah, dan radikalisme akan menyebar ke seluruh dunia," tandasnya.

Sekjen Guterres menambahkan, konferensi tersebut harus menjadi katalisator, memacu kemajuan yang tak terelakkan menuju pengakhiran pendudukan yang melanggar hukum, dan mewujudkan aspirasi bersama kita untuk solusi dua negara yang layak.

Menurutnya, itu sejalan dengan hukum internasional, didukung Majelis Umum dan komunitas internasional. Solusi dua negara dikatakannya merupakan satu-satunya jalan kredibel menuju perdamaian yang adil dan abadi

"Ini akan menuntut semua pihak untuk membuat keputusan yang sulit. Ini akan menuntut kepemimpinan yang berani dan berprinsip di semua pihak," tegasnya.

"Saya menyerukan kepada Anda untuk melakukan segala yang Anda bisa guna memastikan solusi Dua Negara terwujud, bagi rakyat Israel, Palestina, dan seluruh umat manusia," pungkasnya.