New York, Beritasatu.com –  Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (23/9) menyerukan “kemajuan yang tidak dapat diubah” menuju solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel–Palestina. Ia memperingatkan, kegagalan bertindak hanya akan memperpanjang krisis yang sudah “tidak dapat ditoleransi” dan semakin memburuk.

Berbicara di Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Palestina di Aula Majelis Umum PBB, Guterres menegaskan bahwa konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini telah mencapai titik kritis secara moral, hukum, dan politik. Ia menyoroti meningkatnya korban sipil di Gaza serta ketidakstabilan yang kian parah di Tepi Barat.

“Kita di sini untuk membantu menemukan satu-satunya jalan keluar dari mimpi buruk ini,” ujarnya. Guterres kembali menekankan visi PBB tentang dua negara merdeka, berdaulat, dan demokratis, Israel dan Palestina , yang hidup berdampingan damai dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama, berdasarkan garis perbatasan sebelum 1967.

Isi Lengkap Pidato Prabowo Dukung Kemerdekaan Palestina di KTT PBB

Konferensi ini digelar bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, menandai upaya diplomatik paling terpadu dalam beberapa bulan terakhir untuk menghidupkan kembali proses perdamaian. Guterres berterima kasih kepada kedua negara, namun menyayangkan delegasi Palestina tak mendapat perwakilan penuh akibat pembatasan visa AS.

Ia juga mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 serta balasan Israel yang menurutnya berupa “penghancuran sistematis Gaza.” Guterres menegaskan, “tidak ada yang bisa membenarkan hukuman kolektif atau pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina".

Sekjen PBB itu memperingatkan bahwa ekspansi permukiman Israel, kekerasan pemukim, dan aneksasi de facto di Tepi Barat merupakan “ancaman eksistensial” bagi terwujudnya solusi dua negara.

“Kenegaraan bagi Palestina adalah hak, bukan hadiah,” tegasnya. 

“Menolak kenegaraan hanya akan memberi ruang bagi ekstremisme di seluruh dunia," ungkapnya.
 

Guterres menekankan bahwa konferensi ini harus menjadi katalisator untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel serta mewujudkan aspirasi solusi dua negara. Menurutnya, alternatif berupa satu negara dengan pendudukan dan ketidaksetaraan bukanlah jalan keluar yang berkelanjutan.

“Tanpa dua negara, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah. Radikalisme akan terus menyebar ke seluruh dunia,” katanya.

Macron Pimpin Deklarasi Pengakuan Negara Palestina di PBB

Konferensi berlangsung di tengah meningkatnya keprihatinan internasional atas krisis kemanusiaan di Gaza, di mana puluhan ribu warga sipil, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas akibat serangan Israel.

Guterres menyambut langkah sejumlah negara yang baru-baru ini mengakui Palestina sebagai negara serta dukungan Majelis Umum PBB terhadap Deklarasi New York Saudi–Prancis yang menyerukan langkah konkret menuju perdamaian.

“Ini adalah satu-satunya jalan kredibel menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Israel dan Palestina, sekaligus menciptakan stabilitas lebih luas di Timur Tengah,” pungkas Guterres.