- Gedung Putih sedang memajukan rencana untuk mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang guna menuruti keinginan Presiden Amerika Serikat (AS)

Gerak cepat Gedung Putih atas rencana itu diungkap seorang pejabatnya kepada

(

).

Gagasan Trump ini sebenarnya bukan ide baru karena dulunya nama Departemen Pertahanan adalah Departemen Perang. Upaya untuk mengembalikan nama departemen terbesar pemerintah AS ini akan membutuhkan tindakan Kongres, tetapi Gedung Putih sedang menjajaki metode alternatif untuk menerapkan perubahan tersebut.

Anggota Parlemen dari Partai Republik, Greg Steube, asal Florida, mengajukan amandemen terhadap rancangan undang-undang kebijakan pertahanan tahunan yang akan mengubah nama departemen tersebut—yang menunjukkan adanya dukungan Partai Republik di Kongres untuk perubahan tersebut.

Baca Juga: Bos Pentagon Tawarkan Pilihan antara Departemen Perang dan Pertahanan

Gedung Putih tidak memberikan detail, tetapi menggarisbawahi komentar Trump pekan lalu yang menekankan kemampuan ofensif militer AS.

“Seperti yang dikatakan Presiden Trump, militer kita harus fokus pada serangan—bukan hanya pertahanan—itulah sebabnya dia memprioritaskan para prajurit di Pentagon, alih-alih DEI dan ideologi woke. Pantau terus!” kata juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menggunakan inisial DEI untuk merujuk pada program-program yang bertujuan meningkatkan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, seperti dikutip Reuters, Senin (1/9/2025).

Trump mengemukakan gagasan untuk mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang saat berbicara dengan para wartawan di Oval Office pada Senin pekan lalu, dengan mengatakan, "Terdengar lebih baik bagi saya."

"Dulu disebut Departemen Perang dan kedengarannya lebih kuat," kata Trump.

"Kita menginginkan pertahanan, tetapi kita juga menginginkan serangan...Sebagai Departemen Perang, kita memenangkan segalanya, kita memenangkan segalanya dan saya pikir kita harus kembali ke sana," imbuh Trump.

Departemen Perang diubah menjadi Departemen Pertahanan melalui proses bertahap, dimulai dengan Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 1947, yang menyatukan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara di bawah satu organisasi yang disebut Badan Militer Nasional.

Amandemen undang-undang yang disahkan pada tahun 1949 secara resmi memperkenalkan nama Departemen Pertahanan, yang menetapkan struktur yang berlaku saat ini.

Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth telah berupaya mempromosikan citra militer yang lebih agresif sambil melakukan serangkaian perubahan lain, termasuk menyingkirkan para pemimpin militer tinggi yang pandangannya dianggap bertentangan dengan Trump.

Pemerintahan Trump juga berupaya melarang individu transgender bergabung dengan militer AS dan memberhentikan semua yang saat ini bertugas. Pentagon mengatakan bahwa orang transgender tidak layak secara medis, sesuatu yang menurut aktivis hak-hak sipil tidak benar dan merupakan diskriminasi ilegal.

(mas)