Sosial Media
powered by Surfing Waves
0
News
    Home DPR Featured Istimewa Spesial

    Anggota DPR Bilang Sanksi Penghentian Program Trans7 Tidak Sepadan | tempo.co

    3 min read

     

    Anggota DPR Bilang Sanksi Penghentian Program Trans7 Tidak Sepadan | tempo.co



    ANGGOTA Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad menilai sanksi penghentian program Trans7 “Xpose Uncensored" oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI belum cukup. Bagi politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan luka yang dirasakan kiai dan santri akibat tayangan stasiun televisi swasta itu.

    Baca berita dengan sedikit iklan,

    Program yang memperlihatkan narasi satir soal hubungan kiai dan santri di lingkungan pesantren itu disiarkan pada 13 Oktober 2025 di Trans7—stasiun TV milik pengusaha Chairul Tanjung. Menurut Habib, bola kini berada di tangan KPI untuk menindaklanjuti usulan-usulan dari pihak yang memprotes tayangan tersebut.

    Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

    Baca berita dengan sedikit iklan,

    “Kalau misalnya sementara ini hanya sebatas menghentikan program, sangat tidak seimbang dengan rasa sakit kami, rasa kerugian kami,” ucap Habib di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 16 Oktober 2025.

    BACA JUGA
    Maman Imanulhaq: Sekali-kali Direktur Trans7 Mondok 40 Hari di Pesantren

    Habib mengatakan, KPI semestinya memberikan catatan tegas mengenai pelanggaran yang dilakukan Trans7. Ia menyoroti bahwa ini bukan kali pertama Trans7 mendapat sanksi dari KPI. Lalu, Habib juga mengklaim tayangan itu sudah melanggar undang-undang sekaligus melukai perasaan mayoritas muslim Indonesia.

    Ia menyatakan tayangan Trans7 tersebut menampilkan citra kehidupan di pondok pesantren yang keliru. Salah satunya, dia mengklaim, mengenai kiai yang meminta amplop dari para santri. “Tayangan ini hanya sekedar melihat sesuatu dari luar tanpa memahami secara utuh sosiologi pesantren,” kata Habib. “Tidak ada yang namanya kiai minta amplop, tidak ada yang namanya kiai digaji.”

    BACA JUGA
    Anggota DPR Minta Bos Trans7 Mondok 40 Hari di Pesantren

    Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mengatakan publik melihat pesantren dengan kacamata yang sudah usang. “Orang di luar pesantren melihat pesantren itu masih pakai cara pandang lembaga keagamaan di abad ke-18,” kata Maman. “Ini sudah abad ke-21, di mana pesantren terbuka dengan demokrasi.”

    Ia pun meminta pimpinan stasiun televisi swasta Trans7 untuk mencoba tinggal dan belajar di pondok pesantren. “Sekali-kali para direktur atau pimpinan elite Trans7 mondok di pesantren 40 hari,” ucap Maman.

    Komentar
    Additional JS