Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuturkan, seluruh badan usaha sudah mendapatkan kuota impor BBM pada 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama pemerintah Singapura terkait ekspor listrik. (Foto: Liputan6.com/Arief R)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia masih memberikan waktu negosiasi bisnis antara badan usaha swasta dan PT Pertamina (Persero). Ini berkaitan dengan kerja sama soal pengadaan BBM di SPBU swasta.

Sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo masih mengalami kekurangan pasokan. Kerja sama impor dengan Pertamina pun menjadi satu solusi yang diberikan pemerintah. 

Bahlil menegaskan, seluruh badan usaha telah mendapat kuota impor BBM pada 2025 ini. Soal penyediaan BBM swasta, Bahlil menyerahkan hal itu untuk diselesaikan secara bisnis masing-masing. "Swasta kita berikan 110% dibandingkan dengan 2024. Untuk B2B-nya silakan diatur dengan Pertamina," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Pada negosiasi yang berjalan sejauh ini, badan usaha swasta diminta bekerja sama dengan Pertamina untuk impor BBM base fuel. Sekalipun belum ada kesepakatan final dan BBM sudah kadung diimpor, Bahlil memastikan Pertamina tak akan rugi.

"Tetapi andaikan pun, sekalipun crude-nya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk belum diambil oleh swasta, saya yakin ya Pertamina enggak akan mungkin rugi, karena pasti kebutuhan itu habis (diserap)," terangnya.

"Karena kuota impornya itu, kita enggak nambah dan saya yakin dan percaya bahwa, mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B (negosiasi bisnis)," Bahlil Lahadalia menambahkan.

SPBU Swasta Dipastikan Dapat Kuota Impor

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan badan usaha swasta tetap mendapat kuota impor BBM untuk 2026. Dia membuka peluang kuotanya ditambah lagi.

"Terkait dengan 2026, kita akan memberikan kuota juga dan kita akan berlakukan sama bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Dia menegaskan, pemerintah dan pelaku usaha swasta harus berjalan bersama. Bahlil juga menerangkan pemerintah berkewajiban mengayomi pengusaha. 

"Saya katakan bahwa pemerintah gak boleh zalim pada pengusaha tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah. Pemerintah dan swasta harus sama-sama, pemerintah punya kewajiban mengayomi pengusaha, tapi pengusaha juga punya kewajiban jangan ngatur pemerintah, kita sama-sama membutuhkan," sambungnya.

Kemungkinan Bertambah

Asal tahu saja, kuota impor bagi badan usaha swasta seperti Shell, bp, hingga Vivo tahun ini lebih tinggi 10 persen dari alokasi 2024. Tambahan serupa, kemungkinan bisa diberikan lagi untuk 2026, tahun depan.

"Sampai saat ini pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah ya," jelas Bahlil